Petugas KPK membawa kardus berisi bermacam barang bukti dari hasil penggeledahan ruang kerja Bupati Klaten Sri Hartini, ruang Ajudan Bupati, ruang kerja Badan Kepegawaian Daerah di Komplek Sekretariat Daerah Klaten, 2 Januari 2017. Dari hasil penggeledahan rumah dinas Sri Hartini pada Ahad lalu, KPK kembali menyita uang senilai miliaran rupiah. Foto: Dinda Leo Listy
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang Rp 3,2 miliar dari penggeledahan rumah dinas Bupati Klaten Sri Hartini terkait kasus dugaan korupsi suap untuk mutasi jabatan di pemerintahan kabupaten Klaten. Uang itu ditemukan di lemari.
"Dari penggeledahan pada Minggu, 1 Januari 2017, di rumah bupati, ditemukan Rp 3 miliar di lemari kamar yang diduga adalah kamar anak bupati, sebanyak Rp 200 juta ditemukan di lemari kamar bupati," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.
KPK saat ini sedang mendalami sumber uang tersebut. "Temuan tersebut akan didalami karena diduga ditemukan di kamar anak bupati dan akan dilihat lebih jauh dari informasi apakah akan berkembang baik ke pihak lain yang terlibat," tambah Febri.
Selain melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Klaten, KPK juga menggeledah lima lokasi lain. "Pada Minggu, 1 Januari 2017, ada penggeledahan di rumah pribadi bupati dan rumah saksi di mana penyidik menilai ada info dan bukti terkait perkara terdapat di rumah tersebut," kata Febri.
Pada Senin, 2 Januari 2017, penyidik KPK menggeledah kantor bupati, kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan kantor inspektorat.
"Selama dua hari tersebut juga dilakukan pemeriksaan saksi secara maraton. Ada sekitar 40 saksi yang diperiksa," kata Febri.
Namun ia belum mendapatkan secara rinci terkait pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut. "Tapi kebutuhan mendalami hal ini akan berujung pada pemeriksaan saksi-saksi terkait," ujar Febri. Saksi-saksi itu diduga mengetahui proses proses pengisian jabatan di pemerintahan kabupaten Klaten.
Bupati Klaten Sri Hartini ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Pada saat operasi tangkap tangan oleh KPK, Sri Hartati diduga menerima uang senilai Rp 2,08 miliar dan 5.700 dolar AS serta 2.035 dolar Singapura untuk penempatan jabatan sejumlah pihak di lingkungan Pemkab Klaten.
Sri disangkakan pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.
Sementara tersangka pemberi suap adalah Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten Suramlan dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
