Ditangkap KPK, Harta Bupati Klaten Sri Hartini Capai Rp 35 M

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 30 Desember 2016 21:32 WIB

Sri Hartini, Bupati Klaten. twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Klaten Sri Hartini yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini terungkap memiliki harta sebanyak Rp 35 miliar. Besaran harta itu terlihat dari laporan harta kekayaan yang diserahkan Sri Hartini ke KPK pada 28 Juni 2012.


Dari situs acch.kpk.go.id, Sri Hartini terakhir melaporkan LHKPN saat masih menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten periode 2010-2015. Sebelumnya, dia tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 5 Juli 2010 sebesar Rp 12 miliar.

Selain uang, Sri Hartini juga mencatatkan harta tidak bergerak sebanyak 18 tanah dan bangunan. Luasnya bermacam-macam. Mulai dari 250 meter persegi hingga 6.000 meter persegi. Lokasinya pun berbeda-beda. Di Kabupaten Klaten, Sri memiliki tanah dan bangunan di 10 lokasi. Di Kabupaten Sukoharjo ada 7 lokasi, dan 1 lokasi di Kabupaten Sleman.

Untuk kendaraan bermotor, Sri Hartini mencatatkan sebanyak 13 mobil dan 3 motor dari bermacam merek seperti Daihatsu, Mitsubishi, Toyota, dan Honda.

Tak hanya itu, Sri Hartini juga memiliki logam mulia dan benda bergerak lain yang diperoleh mulai 1983 hingga 2010. Mayoritas harta-harta itu diperoleh melalui hasil sendiri.

Pada laporannya, Sri Hartini menuliskan bahwa ia memiliki usaha SPBU. Usaha itu dia dapatkan melalui warisan pada 2007 silam. Politikus PDIP itu juga memiliki sawah seluas 3 hektar yang berasal dari hasil sendiri dan warisan. Sawah itu dia dapatkan pada 2003.

Bupati yang baru dilantik pada 17 Februari 2016 itu dicokok penyidik KPK pagi ini. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan dari pihak KPK soal kasus yang menjerat Sri Hartini.

Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan Wakil Bupati Klaten dan berpasangan dengan Bupati Sunarna yang menjabat dua periode 2005-2015. Sunarna tidak lain adalah suami Sri Mulyani, yang menjadi Wakil Bupati Klaten saat ini. Adapun Sri Hartini adalah istri dari mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

9 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

18 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

21 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

21 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya