Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memberikan sambutan pada acara Hackaton for Media yang diadakan Tempo dan Microsoft, 15 Mei 2016 di Jakarta (Tempo/Mardiyah Chamim)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui, pemerintah lama-lama gerah terus diserang dengan berita palsu atau hoax. Ini pula yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas soal antisipasi perkembangan media sosial, Kamis, 29 Desember 2016.
"Sebetulnya beliau itu sangat toleran terhadap dunia maya,” ucap Rudiantara seusai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Tapi lama-lama tak nyaman dengan berita-berita tidak benar itu. “Ya, enggak bisa begini terus.”
Rudiantara mengatakan itu untuk menjawab pertanyaan mengenai pendapat Presiden Jokowi soal berita-berita tidak benar yang beredar di media sosial saat ini. Presiden memerintahkan penegakan hukum yang tegas dan keras terhadap penyebar berita hoax. "Penegakan hukum harus tegas dan keras. Dan kita harus evaluasi media-media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif, dan mengandung fitnah," ujar Presiden saat membuka sidang kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Salah satu contoh berita hoax, tutur Rudiantara, adalah tentang pekerja ilegal asal Cina di Indonesia. Menurut dia, jumlah pekerja asal Cina sekitar 21 ribu. "Dari mana angka 10 juta?"
Beredarnya kabar hoax ini diakui Rudiantara bisa menghabiskan energi jika tidak ditangani secara cepat. Penanganan itu dilakukan melalui penapisan dan penegakan hukum.
Dari sisi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan penapisan akan dilakukan lebih cepat lagi. Sedangkan dari sisi penegakan hukum, dia mengakui sudah berjalan dengan baik. Rudiantara mencontohkan orang-orang yang sudah diproses hukum karena dugaan menyebarkan berita hoax. "Kan, sudah ada yang dipanggil. Orang kadang enggak kapok kalau enggak dipanggil," katanya.
Proses hukum atas penyebar berita hoax bisa dilakukan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal menebar kebencian. "ITE itu kebetulan di dunia maya, tapi substansinya kan bisa tidak di dunia maya," ucapnya.
