Ini Kata Hasan Nasbi Setelah Diperiksa KPK  

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 24 Desember 2016 00:02 WIB

Ki-Ka: CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi, Moderator Qaris Tajudin dan Redaktur desk Metro Tempo, Bagja Hidayat dalam acara #DiskusiRuangTengah di Kantor Tempo, Jakarta, 2 Juni 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - CEO PT Cyrus Nusantara Hasan Nasbi mengaku dimintai keterangan terkait hubungannya dengan pihak swasta, yaitu Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi, yang diduga menyuap Wali Kota Cimahi non-aktif Atty Suharti dan suaminya, M. Itoc Tochija. Dia mengaku tidak mengenal dua orang itu. “Emang kami enggak kenal, enggak kenal,” katanya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat malam, 23 Desember 2016.

Menurut Hasan, KPK mencurigai duit yang diterima Atty dan Itoc mengalir ke Cyrus Nusantara. Sebab, dia mengakui lembaganya menjadi konsultan Atty, yang menjadi calon petahana Wali Kota Cimahi pada pemilihan kepala daerah serentak 2017. Atty sebelumnya menjabat Wali Kota Cimahi periode 2012-2017 menggantikan suaminya.

Hasan pun menegaskan ia tidak mengetahui duit suap yang diterima Atty dan Itoc. Namun dia mengaku lembaganya memang menjadi konsultan yang memiliki kontrak kerja dengan Atty, yang akan maju dalam pilkada serentak 2017. Kerja sama itu terkait survei. Sementara surveinya, kata dia, sudah dilakukan dua bulan lalu. “Jadi mereka curiga duit yang itu dipakai buat membayar kami,” katanya.

Menurut Hasan, kontrak antara Cyrus dan Atty sudah dimulai pada September 2016. Dia mengatakan kontrak itu diminta suami Itoc. Namun kontrak itu secara khusus ditujukan untuk Atty. Dia pun tidak menampik bertemu Atty dan Itoc untuk membahas perihal kontrak itu. Dia menegaskan kontraknya dengan Atty hanya untuk pilkada 2017.

Dalam pemeriksaan kali ini, Hasan dicecar dengan 21 pertanyaan. Dia tidak menjelaskan detail pertanyaan yang dilontarkan penyidik. Namun dia menggarisbawahi bahwa pertanyaan yang ditanyakan adalah seputar asal muasal uang suap itu dan hubungan dia dengan pihak swasta, yang diduga menyuap Atty dan Itoc.

Pada 2 Desember 2016, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, mengatakan Atty dan Itoc dijanjikan uang Rp 6 miliar oleh Triswara dan Hendriza. Uang itu untuk meloloskan proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017 dengan nilai proyek mencapai Rp 57 miliar.

Menurut Basaria, seharusnya Atty dan Itoc menerima 10 persen. Tapi mereka sepakat menerima Rp 6 miliar untuk proyek tahap kedua Pasar Atas Baru. Adapun Atty merupakan calon Wali Kota Cimahi inkumben pada pemilihan kepala daerah serentak 2017. Dia menjabat Wali Kota Cimahi periode 2012-2017. Kepemimpinan Atty di Kota Cimahi melanjutkan jabatan suaminya, Itoc Tochija, yang telah dua periode menjadi orang nomor satu di Kota Cimahi.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

4 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

3 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya