TEMPO.CO, Jakarta - Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seharusnya dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Namun kenyataannya, di lapangan masih banyak keluhan dari masyarakat.

"Kita mau JKN bagus, tetapi karena banyak keluhan, banyak yang minta dibubarkan saja," kata Hasbullah Thabrany, Guru Besar Bidang Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dalam acara Kaleidoskop CHEPS UI, di The Park Lane Hotel, Jakarta, Kamis, 22 Desember 2016.

Menurut hasil kajian Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (CHEPS) FKM UI, keluhan yang lazim terjadi di lapangan antara lain obat harus beli sendiri, antrean sangat panjang, dana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sudah habis, dan tidak ada tempat.

"Untuk ketidaktersediaan tempat, yang saya dengar itu hanya terjadi pada pasien BPJS saja," ujar Hasbullah. Ucapan itu dibenarkan oleh salah seorang peserta diskusi dari BPJS Watch, Indra Musnawar.

Meski demikian, cacat pelayanan tersebut bukan tanpa alasan. Hasbullah menerangkan, hal itu terjadi karena minimnya anggaran yang mengalir ke JKN. "JKN dituntut kasih pelayanan lengkap, tetapi dana seadanya," ujarnya. Dia menerangkan, minimnya dana yang mengucur dapat disebabkan oleh kecurigaan adanya sindikasi dokter.

Dengan minimnya dana tersebut, penyedia fasilitas kesehatan terpaksa menekan biaya, kata Hasbullah. Caranya, dengan membeli obat termurah tanpa mempertimbangkan efektivitasnya dan meminta pasien klaim dana lagi sehingga dapat mengurangi beban rumah sakit.

Obat murah tersebut juga ternyata menjadi beban terbesar yang pasien harus bayar. Hasil survey yang CHEPS lakukan menunjukan porsi paling besar yang pasien bayar adalah pembelian obat, yakni 70 persen dari total biaya.

Keterbatasan dana, kata Hasbullah, mengancam jaminan kesehatan masyarakat Indonesia. Terutama masyarakat yang tidak mampu.

"Saat pemungutan biaya, (rumah sakit) tidak melihat pasien mampu atau tidak," kata Hasbullah. Dia menegaskan, pemerintah harus segera membenahi permasalahan jaminan kesehatan di Indonesia.

BRIAN HIKARI | NN

Baca juga:
'Om Telolet Om' Jadi Perhatian Dunia, Begini Kata Pengamat
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Suami Inneke Koesherawati dan Pejabat Bakamla