Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti. Tempo/Tony hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan pemerintah mempertahankan ujian nasional menuai kritik keras dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Bahkan mereka menganggap rencana perbaikan UN oleh pemerintah tidak substantif.
"Solusi yang dipersiapkan oleh pemerintah itu teknis, bukan substantif. Dan, hal itu tidak akan mengubah banyak," ujar Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti saat dihubungi Tempo, Senin, 19 Desember 2016.
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan rencana moratorium UN karena merasa hal itu masih dibutuhkan. UN masih menjadi tolok ukur kualitas pelajar Indonesia. Jokowi beranggapan akan sulit mengukur kualitas pelajar Indonesia setelah menjalani kegiatan belajar dan mengajar tanpa UN.
Keputusan mempertahankan UN itu diikuti dengan sejumlah rencana perbaikan untuk memastikan hasil UN ke depannya lebih baik. Beberapa di antaranya adalah pembuatan kisi-kisi nasional serta perbaikan kualitas guru tersertifikasi.
Menurut Retno, kedua solusi itu lebih ke arah teknis dan bukan substantif karena sama sekali tidak mengubah inti UN. Artinya, UN tetap terlaksana seperti apa adanya. Ia menilai, yang diperbaiki hanya yang mendukung UN itu sendiri.
Apabila pemerintah ingin mempertahankan sistem serupa UN, menurut Retno, seharusnya yang dilakukan adalah membuat alternatifnya, yaitu Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Nantinya USBN adalah sistem yang ujiannya dibuat oleh sekolah sendiri, menyesuaikan dengan kondisi dan kualitas sekolah, tapi mengacu pada standar-standar yang ditetapkan pemerintah.
"UN yang sekarang itu seperti penyeragaman sistem pendidikan nasional. Padahal, tujuan Nawacita Presiden Joko Widodo adalah menghilangkan penyeragaman sistem pendidikan nasional," ujar Retno menegaskan.
Ditanya apa yang bisa diperbuat para guru terhadap keputusan pemerintah ini, Retno mengatakan tidak ada. Menurut dia, apa yang bisa diperbuat sekarang adalah menyiapkan diri untuk UN 2017 dalam waktu yang semakin mepet. "Sambil kami tetap berjuang agar moratorium UN bisa tercapai nantinya," ujarnya.
