Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menemui wartawan usai upacara peringatan Hari Guru Nasional 2016 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 25 November 2016. TEMPO/Danang Firmanto
TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo mempertahankan ujian nasional membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus gerak cepat mempersiapkan UN 2017 yang akan berlangsung sekitar April atau Mei mendatang.
Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tetap optimis UN bisa dilaksanakan sesuai jadwal. "Insya Allah masih bisa," ujar Muhadjir singkat ketika dicegat Tempo di Istana Kepresidenan, Senin, 19 Desember 2016.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan hari ini, Presiden Jokowi membatalkan rencana moratorium UN. Dia menilai, UN masih dibutuhkan untuk menjadi tolok ukur kualitas pelajar Indonesia. Menurut dia, akan sulit untuk mengukur kualitas pelajar Indonesia setelah mengikuti kegiatan belajar dan mengajar tanpa adanya UN.
Sebelumnya, kabar UN dimoratoriumkan sudah berembus kencang. Tanda-tandanya, Presiden sudah menerima kajian panjang dari Muhadjir, dan belum ada tender pelaksanaan UN hingga Desember ini. Sebab, pada umumnya tender pelaksanaan UN dimulai sejak Oktober.
Muhadjir menolak berkomentar lebih jauh terkait dengan apa yang akan dilakukan untuk memastikan UN 2017 bisa terlaksana. Meski begitu, dia memastikan UN bisa konsisten berjalan baik.
Salah satu hal yang akan dilakukannya, kata Muhadjir, adalah meningkatkan kualitas guru tersertifikasi lewat berbagai kegiatan lokakarya. Selain itu, melibatkan guru dalam menyiapkan soal-soal ujian berstandar nasional.
"Itu nanti di bawah kendali Badan Standar Nasional Pendidikan, di bawah bimbingan lembaga penilai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, serta Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik serta Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak untuk pengarahan konten," ujar Muhadjir.
