TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah kabar bahwa pemerintah telah memutuskan tidak menyetujui moratorium ujian nasional (UN), tetapi keputusan itu dievaluasi lagi atas saran Wakil Presiden jusuf Kalla. Menurut Pramono, pemerintah belum memutuskan apa pun terkait moratorium UN.
"Belum ada keputusan apa pun dan akan dirataskan lagi," ujar Pramono saat ditemui di kantornya, Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Desember 2016.
Sebelumnya, Jusuf Kalla mengklaim bahwa pemerintah tidak menyetujui rencana moratorium ujian nasional yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Usulan moratorium UN itu, kemudian, diminta dikaji ulang.
JK mengatakan bahwa penolakan itu atas pertimbangan bahwa UN masih dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya UN, pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap pendidikan yang sudah berjalan.
Pramono melanjutkan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan, baik menolak maupun mendukung moratorium, karena masih banyak perbedaan pendapat soal UN itu sendiri. Dan, permasalahannya tidak pada moratorium saja, namun sistem UN secara keseluruhan seperti bagaimana ke depannya memastikan kualitas atau daya saing pelajar Indonesia apabila tak ada UN.
Pramono berkata, tidak elok apabila UN langsung dimoratorium atau ditolak moratoriumnya tanpa mempertimbangkan masukan yang ada. Itulah alasannya, kata dia, perlu dilakukan ratas sekali lagi yang tidak menyempit di urusan moratorium, namun sistem UN secara keseluruhan.
"Bagaimanapun kebijakan soal pendidikan adalah kebijakan yang berpengaruh besar. Tidak boleh dilakukan terburu-buru," ujarnya.
Ditanya kapan ratas itu akan digelar, Pramono belum bisa memastikan. Namun, ia memastikan ratas itu akan ada.
