TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Kalimantan Utara rianto Lambrie menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kaltara untuk segera memperbaiki jalan yang rusak di daerah perbatasan dengan Malaysia. Perbaikan saat ini dilaksanakan dengan meminta bantuan kontraktor lokal, karena alat beratnya berada di lokasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tim yang ke lapangan diketahui kerusakan terjadi karena disebabkan cuaca ekstrem sehingga tingkat hujan tinggi serta adanya mobilisasi kendaraan proyek pembangunan bandara di Long Bawan.

Irianto menyatakan dirinya memberikan perhatian serius terhadap kerusakan jalan nasional dan provinsi di perbatasan. Sebab jalan itu merupakan akses utama bagi masyarakat beberapa desa di wilayah tersebut sehingga jika terjadi kerusakan parah akan menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat menjadi terganggu. Informasi yang diperolehnya ada beberapa ruas jalan dari Long Bawan hingga Long Midang yang mengalami kerusakan cukup parah.

“Saat ini, informasi yang saya peroleh dari PUTR sedang dalam tahap perbaikan. Saya minta lebih cepat mengerjakannya karena jalan ini digunakan masyarakat dari beberapa desa di wilayah perbatasan. Saya juga telah menginformasikan kepada Pak Basuki (Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR),”ujar Irianto dalam siaran pers Humas Kaltara, Senin, 12 Desember 2016.

Irianto mengatakan status jalan adalah jalan nasional dan tahun depan pemerintah pusat juga menganggarkan untuk pembangunan lanjutannya senilai Rp 45 miliar. Anggaran tersebut, menurut Irianto fokus untuk pengaspalan jalan yang targetnya selesai di 2017. Selain jalan nasional Long Bawan – Long Midang, ada tiga ruas jalan provinsi di antaranya Long Layu – Long Rungan, Long Rungan – Binuang, dan Long Bawan – Long Pasia. Masing-masing ruas akan dikerjakan dengan anggaran Rp 10 miliar.

“Sebelumnya tahun anggaran ini (2016) masing-masing Rp 35 miliar, untuk tahun depan kita fokus mengejar penyelesaian pengaspalannya,” ujarnya.

Terkait pembangunan jalan perbatasan, Irianto menambahkan ada tiga lintasan wilayah pembangunan strategis yaitu lintas jalan paralel perbatasan, lintas jalan akses menuju perbatasan, dan lintas jalan akses pulau terluar perbatasan. Oleh sebab itu, besar harapan Irianto agar pemerintah pusat melalui APBN dapat ikut membantu penanganan jalan yang rusak tersebut.

“Hal ini menjadi tanggung jawab APBN. Kami juga telah menyurati Kementerian PUPR dan Balai 12 Kalimantan mengenai kondisi jalan tersebut. Sebab, selain cuaca buruk, jalan tersebut biasa digunakan untuk mengangkut sembako dan bahan bangunan yang dibutuhkan masyarakat dari negara tetangga yang akan semakin memparah kerusakan jalan,” katanya.

Untuk ruas jalan paralel perbatasan mencapai 826,66 kilometer, untuk ruas jalan akses menuju perbatasan 388,30 kilometer, dan ruas jalan lintas akses pulau terluar total 77 kilometer. Wilayah pengembangan strategis Kaltara tersebut telah masuk dalam surat keputusan (SK) jalan nasional sejak 2015 lalu.

“Ini untuk diketahui bersama. Nah terkait kerusakan jalan kita mencoba untuk melakukan tindakan cepat. Ini karena jalan yang sudah dibuka di sana adalah jalan satu-satunya penduduk perbatasan Kaltara,” katanya.
INGE KLARA