Dalam Setahun, Ini Jumlah Kerugian Negara yang Disita KPK

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 9 Desember 2016 15:22 WIB

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menghadiri rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI membahas potensi kerugian negara pada sektor energi, pertambangan, dan migas di Gedung Nusantara I, Komplek DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2016. TEMPO/DENIS RIANTIZA

TEMPO.CO, Jakarta – Sejak berada di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menyidik puluhan kasus korupsi. Pada 2016 saja, per 31 Oktober, ada 81 kasus yang masuk tahap penyidikan.

Dilansir dari situs resmi KPK, acch.kpk.go.id, tahun ini ada 70 kasus sudah masuk penuntutan. Kasus yang sudah inkracht mencapai 58, sedangkan yang sudah dieksekusi mencapai 67 kasus.

Pada 2016, KPK juga sudah menarik aset hasil tindak pencucian uang dari dua terpidana, yaitu Fuad Amin dan Mohammad Nazaruddin. Dari Fuad Amin, KPK mengumpulkan kerugian negara sebanyak Rp 222 miliar. Sedangkan dari Nazaruddin, KPK menarik harta sebesar Rp 136 miliar.

Nilai uang tunai yang dikumpulkan KPK dari dua terpidana itu belum semua. Ada aset berupa lembar saham, bangunan, kendaraan, serta perhiasan yang ikut disita. Di antaranya adalah deviden 3 miliar, saham 303 juta lembar, 248 unit rumah apartemen, tanah, ruko, dan condotel, 9 unit pabrik, SPBU, kios dan kos-kosan, 28 unit mobil dan motor, benda elektronik, perhiasan, serta jam tangan.

Dari data statistik yang ditampilkan, total penyelidikan yang ditangani KPK sejak awal berdiri telah mencapai 833. Dari total itu, 549 masuk tahap penyidikan, 459 masuk penuntutan, 378 inkracht, dan 400 sudah dieksekusi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan skor pemberantasan korupsi di KPK pada 2016 adalah 36, naik 2 poin dibanding tahun lalu. Peningkatan ini, kata dia, membuat Indonesia naik 19 peringkat.

”Syukur jangan melemahkan semangat, tapi memperbaiki keadaan, meningkatkan kinerja untuk mencegah tipikor di lingkungan kita,” kata Agus saat memberi sambutan dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 di Balai Kartini, 1 Desember 2016.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca juga:
Kapolda Metro Jaya Tahu Pemberi Dana Percobaan Makar

Celine Evangelista Ungkap Kebiasaan Stefan William di Kasur
Libur Nasional 2017 Bertambah Dua Hari



Berita terkait

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

12 Desember 2023

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.

Baca Selengkapnya

Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

12 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.

Baca Selengkapnya

Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

9 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

Tiap 9 Desember masyarakat internasional memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Begini asal mula dicetuskan PBB.

Baca Selengkapnya