TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah belum menetapkan status untuk gempa yang mengguncang Provinsi Aceh. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan saat ini situasinya baru dalam tahap tanggap darurat. Karena itu, hal utama yang dilakukan adalah menangani korban dan menyiapkan pengungsian secepatnya.
Untuk menentukan skala nasional atau daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih akan membicarakannya. "Semoga dampaknya tidak besar. Kami akan menentukan dengan BNPB," kata Teten di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.
Gempa berkekuatan 6,5 skala Richter mengguncang empat wilayah di Provinsi Aceh, pukul 05.00, Selasa, 7 Desember 2016. Wilayah yang dilanda gempa itu adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya. Pusat gempa di koordinat 5.19 Lintang Utara dan 96.36 Bujur Timur di kedalaman 10 kilometer.
Sore ini, Teten dijadwalkan akan ke Aceh. Ia bersama pelaksana tugas Gubernur Aceh, Soedarmo, dan para bupati yang daerahnya terkena gempa akan menggelar rapat koordinasi. Pertemuan itu akan menentukan jenis bantuan yang bisa diberikan pemerintah pusat ke daerah. "Saya juga akan mengunjungi daerah yang terkena gempa," kata dia.
Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kementerian terkait agar segera ke lokasi gempa. Secara khusus, Presiden juga memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki meninjau langsung lokasi gempa. Ia juga menginstruksikan aparat membantu para korban.
Sejauh ini, dari data pelaksana tugas Gubernur Aceh, Teten mengatakan jumlah korban jiwa mencapai 25 orang. Sebanyak 17 di antaranya adalah orang dewasa dan sisanya anak-anak. Mayoritas korban berasal dari Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan jumlah bangunan yang rusak mencapai 92 unit, sebagian besar rumah toko.
Teten belum bisa memastikan apakah Presiden Joko Widodo akan mengunjungi lokasi gempa. "Nanti kita lihat. Saya ditugaskan dulu untuk mengidentifikasi," kata Teten.
