TEMPO Interaktif, Surabaya:Sekitar 1.500 anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Jawa Timur, Senin (14/1). Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif listrik dan telepon. Selain itu, mereka mengancam akan turun ke jalan bila Presiden tidak segera mencabut kebijakan tersebut. Kami memberi tenggat waktu dua pekan dari sekarang. Kalau aspirasi ini tidak ditanggapi, maka anggota kami sebanyak 1,4 juta orang se Jawa Timur akan turun bersama, kata Suharminto, Wakil Ketua SPSI Jatim kepada Tempo News Room. Usai berorasi, perwakilan pengunjuk rasa diterima sejumlah anggota DPRD. Dalam kesempatan dialog, Ketua SPSI Jawa Timur Rudi Prayitno menyerahkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden melalui DPRD Jatim. Ia meminta agar pernyataan itu diteruskan kepada presiden hari ini juga. Rudi juga meminta agar anggota Dewan yang hadir, ikut tanda tangan menolak kenaikan harga tiga komponen kebutuhan rakyat tadi. Ketua DPRD Biscri Abdul Jalil mengatakan bahwa ia mendukung aksi aksi unjuk rasa sepanjang tidak ditunggangi oleh anasir-anasir politik tertentu. Namun dia belum berani mengeluarkan sikap tersendiri atas maraknya desakan masyarakat akhir-akhir ini. Kalau sikap Dewan agar kami menolak kenaikan BBM, listrik dan telepon, harus melalui sidang paripurna. Jadi sementara ini, sikap penolakan anggota Dewan itu baru sebatas sikap fraksi-fraksi, kata dia. Namun Bisri menjamin setiap aspirasi yang masuk ke DPRD Jawa Timur akan segera ia sampaikan ke pemerintah dan DPR. Saya siap tanda tangan sewaktu-waktu, katanya. Setelah massa dari SPSI membubarkan diri, datang lagi sekitar 200 pengunjuk rasa yang tergabung dalam Presidium Mahasiswa Unitomo Pro Demokrasi. Sama seperti aksi sebelumnya, mereka juga menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak, listrik dan telepon. Selain itu mereka juga meneriakkan yel-yel yang berisi mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Dalam aksi ini, aparat kepolisian menurunkan petugas keamanan yang terdiri dari satu satuan setingkat kompi Brimob, tiga pleton petugas Pengedalian Masyarakat dari Polwiltabes Surabaya dan dua pleton dari Polresta Surabaya Utara. (Kukuh S. WibowoTempo News Room)