Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan saat menyampaikan kata sambutan pada kunjungannya di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur, 4 Maret 2016. Pimpinan MPR juga menyuarakan pentingnya penguatan BNN seperti KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan penangkapan sejumlah aktivis yang diduga makar adalah sikap preventif aparat keamanan. "Karena khawatir ada yang menumpangi (aksi 2 Desember), itu kan jumlah massanya besar," katanya di gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu, 3 Desember 2016.
Indikasi makar itu, menurut Zulkifli, memprihatinkan. "Tapi kita bersyukur sudah ada yang pulang, kan tinggal beberapa (yang ditahan)," ucapnya.
Dia membenarkan adanya pihak yang ingin meminta MPR mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke versi semula. "Memang ada. Dulu kan pernah datang beberapa kali. Ada juga yang ingin sampaikan aspirasi kemarin," tutur Zulkifli.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menolak berkomentar ketika ditanya mengenai proses penangkapan itu. "Kalau soal penindakan ya urusan aparat keamanan."
Dari sebelas orang yang ditangkap atas dugaan makar, delapan telah dipulangkan. Mereka dicokok karena diindikasi menyebarkan informasi bersifat provokatif bertepatan dengan Aksi Bela Islam III.
"Tujuh orang dikembalikan karena subyektivitas penyidik,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu pagi, 3 Desember.
Tiga orang yang masih ditahan adalah J (Jamran), R (Rizal), dan SBP (Sri Bintang Pamungkas). Ketiganya ditahan setelah dinilai melakukan dua jenis tindak pidana. Dua orang diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), satu orang terkait dengan penghasutan.
Tindakan polisi, kata Martinus, didasari bukti-bukti berupa dokumentasi, informasi yang telah disebar di media sosial, dan dokumen verbal yang mengarah pada dugaan makar. Polisi pun sudah memperoleh bukti percakapan yang bermuatan ajakan untuk mendesak parlemen menggelar sidang istimewa, guna menggulingkan pemerintahan yang sah saat ini.
“Perencanaan saja itu sudah bisa dilakukan penegakan hukum,” kata Martinus.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
2 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
3 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
