Setya Novanto Jadi Ketua DPR, Jokowi: Bukan Urusan Eksekutif  

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 1 Desember 2016 15:49 WIB

Presiden Jokowi memberikan sambutan saat Munas Realestat Indonesia (REI) ke-XV di Jakarta, 29 November 2016. TEMPO/Bambang Harymurti

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo akhirnya berkomentar soal kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Di depan ratusan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam acara Rapimnas Kadin 2016, Presiden menyampaikan kembalinya Setya Novanto bukan merupakan urusan eksekutif.

“Yang urusan pergantian Ketua DPR, ya, sudah urusan ketua DPR. Kok, ya, malah saya yang sering ditanya?” ujar Presiden Joko Widodo sambil tertawa di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016.

Sebagaimana diketahui, Setya Novanto resmi kembali menjadi Ketua DPR setelah seluruh fraksi menyatakan setuju dengan keputusan Golkar mencopot Ade Komarudin dari jabatan Ketua DPR. Setya dan Ade merupakan politikus Golkar.

Dahulu, Setya Novanto sempat mengundurkan diri dari posisi Ketua DPR setelah namanya disebut-sebut terlibat kasus “papa minta saham”, yang mengindikasikan dia meminta saham sebagai ganti kemudahan perpanjangan kontrak karya Freeport.

Presiden Joko Widodo mengaku sudah sering menjelaskan kembali Setya Novanto adalah urusan legislatif (DPR), bukan eksekutif seperti dia. Karena itu, kata dia, jika ingin bertanya soal Setya Novanto, sebaiknya ditanyakan ke DPR.

”Jangan ditanyakan ke saya. Ini yang terus saya sampaikan,” ujar Presiden Jokowi.

ISTMAN MP



Berita terkait

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

47 menit lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

15 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya