TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Dalam pertemuan itu, ada beberapa hal yang menjadi bahan pembicaraan, salah satunya ialah perlindungan karier aparatur sipil negara dan kejelasan status guru honorer.

Salah satu anggota Korpri mempertanyakan proses Tim Penilai Akhir (TPA) untuk memilih pejabat eselon I. Muhammad Sadli, anggota Korpri itu, menilai proses pemilihan oleh TPA berdasarkan posisi atau jabatan tertentu, bukan jenjang karier. Dengan demikian, bila ada satu dari tiga kandidat yang lolos, dua lainnya langsung tersisih alias tidak mendapatkan posisi. "Dulu kami alami, tapi belum beruntung," katanya di Jakarta, Senin, 28 November 2016.

Jusuf Kalla mengatakan tiga kandidat eselon I yang sudah masuk pilihan TPA mempunyai kapasitas yang sama. Keputusan pemilihan antara satu kandidat dan kandidat lainnya bukan berdasarkan peringkat terbaik. Ihwal dua kandidat lainnya yang gagal lolos, kata Kalla, pemerintah akan mengkaji lagi apakah bisa diberikan jabatan di lembaga lain.

Baca: Jokowi Putuskan Penghapusan Ujian Nasional Pekan Ini

Menanggapi keinginan guru honorer yang minta diangkat menjadi pegawai negeri sipil, Wapres menyebut pemerintah tidak bisa memenuhinya. Pemerintah hanya sanggup mengangkat 50 persen guru honorer, dari total 820 ribu guru honorer per 2015, menjadi PNS.

Sebab pemerintah tengah berupaya memangkas jumlah PNS. "Kami ingin negatif gros lima tahun mendatang," ujar Kalla. Tujuannya ialah agar anggaran negara tidak banyak terserap untuk belanja pegawai.

Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji mengatakan hanya ada tiga sektor yang tidak mengalami moratorium penerimaan PNS. Sektor itu ialah kesehatan, pendidikan, dan pertanian. "Tenaga kesehatan, pendidikan, pertanian bisa dikaji dapat penerimaan," ucapnya.

Simak: Bertemu, Begini Nasihat Gus Mus kepada 3 Pemuda Penghinanya

Ke depan, kata Dwi, pemerintah akan memetakan jumlah PNS di suatu daerah. Nantinya daerah yang kekurangan PNS akan menerima dari daerah lain yang berlebih. "Bisa mutasi dan retribusi," tuturnya.

ADITYA BUDIMAN