Presiden Jokowi saat acara peresmian Pelabuhan Perikanan Untia di Makassar, 26 November 2016. Pelabuhan ini akan dikembangkan menjadi Industri perikanan dengan sarana dan prasarana yang memadai. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan ujian nasional akan didesentralisasi. Namun, keputusan akhir soal tersebut akan dibahas dalam rapat kabinet terbatas pekan ini.
"Di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah diputuskan agar UN didesentralisasi," kata Jokowi saat puncak peringatan Hari Guru Nasional di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 27 November 2016.
Jokowi mengatakan keputusan di tingkat Kementerian itu akan dibawa dalam rapat kabinet terbatas. Rencananya, rapat terbatas tersebut akan dilakukan pada pekan ini. "Nanti akan kami rapatkan dalam minggu ini dalam rapat terbatas, kemudian akan diputuskan," kata Jokowi.
Saat berada di Makassar, Sabtu kemarin, Jokowi mengakui telah menerima laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait dengan rencana penghapusan ujian nasional. Dia mengatakan akan segera melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pihak terkait guna membahas langkah-langkah perbaikan di dunia pendidikan.
"Harus ada rapat terbatas yang nantinya kita putuskan kalau itu memang perlu untuk mengetahui standar-standar dari ujian, dari kualitas pendidikan kita. Kalau diperlukan, dilakukan," kata Jokowi, Sabtu kemarin.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menghapuskan UN mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA/SMK sederajat. Namun, penghapusan UN ini hanya untuk sekolah-sekolah yang berada di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan UN selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional. Sedangkan saat ini sudah banyak sekolah yang levelnya di atas standar nasional berdasarkan nilai integritas dan skor akademik.
"Persoalannya adalah sudah ada 30 persen sekolah yang dari segi integritas maupun skor akademik kan sudah di atas rata-rata nasional. Lah kalau sudah begitu apakah dia harus ikut ujian nasional lagi? Ikut dipetakan lagi? Itu kan enggak perlu," kata Muhadjir Effendy setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 25 Oktober 2016.
