Massa GNPF MUI menunaikan Salat berjamaah disela unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, 4 November 2016. Kasus dugaan penistaan agama tersebut dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Tegal - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Condro Kirono mengimbau perusahaan otobus (PO) untuk tidak memfasilitasi pemberangkatan massa dalam kegiatan Aksi Bela Islam Jilid III ke Jakarta. "Hingga saat ini, baik Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri, belum mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait aksi yang akan digelar 2 Desember 2016 tersebut," kata Condro di Tegal, Sabtu, 26 November 2016.
Condro mengaku telah menyampaikan imbauan itu kepada sejumlah perusahaan otobus di Jawa Tengah. Jika imbauan itu tidak diindahkan, pihaknya tidak segan-segan akan memberikan surat tilang. “Ibaratnya ada orang yang punya motor lalu dipinjamkan kepada orang yang tidak punya SIM (surat izin mengemudi), itu bisa kena tilang. Apalagi kalau bus itu kan sudah ada trayeknya masing-masing,” kata Condro.
Bahkan, menurut Condro, jika unjuk rasa 2 Desember 2016 berujung pada pelanggaran pidana, bukan tidak mungkin polisi juga akan menindak pihak-pihak yang memberikan fasilitas demo tersebut. “Tentunya kami akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang memfasilitasi,” katanya.
Condro berujar tidak bermaksud menghalangi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Namun dia mengimbau penyampaian aspirasi tersebut dilakukan di daerah masing-masing. “Silakan bagi ormas yang masih menginginkan digelarnya aksi 212 agar dilakukan di kota masing-masing. Tapi harus tertib,” katanya.
Menjelang aksi 2 Desember, kata Condro, polisi menetapkan status siaga satu untuk wilayah Jawa Tengah. Status itu berlaku mulai dari 28 November 2016 sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Pihaknya mengimbau kepada jajaran kepolisian di tingkat resor untuk meningkatkan penjagaan di tempat-tempat vital. “Nanti kami juga lakukan penyekatan di perbatasan. Kami berusaha mencegah agar massa tidak masuk ke Jawa Barat,” ujarnya.
Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota Ajun Komisaris Besar Firman Darmansyah mengatakan telah menyiapkan ratusan personel untuk berjaga di jalur pantai utara Jawa bagian barat dan obyek vital lainnya. “Tentu kami terjunkan pasukan ada sekitar 560 personel,” tuturnya.
Rais Aam PC Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tegal Khambali Usman mengatakan secara organisasi pihaknya melarang warga nahdliyin untuk bergabung bersama umat Islam lain ke Jakarta. Namun, dia mengaku tidak bisa menjamin semua warga NU tidak berangkat. “Kalaupun ada yang berangkat itu atas nama pribadi. Jangan sampai membawa bendera dan atribut NU,” ucapnya.
