TEMPO.CO, Jakarta - Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Agus Surono menilai Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian terburu-buru menyebut rencana demonstrasi besar-besaran terindikasi makar.
"Statemen Pak Kapolri yang menyebut adanya indikasi makar saya kira ini hal yang sangat terburu-buru," katanya dalam diskusi hukum di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Kamis, 24 November 2016.
Agus mengatakan seyogianya Kapolri harus membedakan antara orang yang ingin berdemonstrasi secara damai dan pihak yang terindikasi makar. "Dan hal itu harus berdasarkan data atau informasi yang valid. Hal itu sesuai pendapat Menteri Pertahanan, Pak Ryamizard Riyacudu," ujar Agus.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada agenda terselubung dalam unjuk rasa yang akan digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI pada 25 November. Menurut Tito, ada beberapa kelompok yang ingin masuk dan "menguasai" DPR.
"Perbuatan yang bermaksud menguasai itu jelas melanggar hukum. Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, jelas masuk makar," kata Tito di markasnya, Senin, 21 November.
Tito menjelaskan, sudah ada sejumlah pertemuan antartokoh dari beberapa kelompok masyarakat untuk menggerakkan massa dan menggulingkan pemerintah Presiden Joko Widodo. Dalam rapat tersebut, kata Tito, massa juga diminta membawa bambu runcing untuk melawan petugas.
Berbeda dengan Tito, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak menerima informasi terkait dengan upaya makar dalam rencana unjuk rasa pada 25 November atau 2 Desember mendatang, baik dari intelijen Kementerian Pertahanan maupun pihak terkait lain.
"Yang makar siapa? Saya tak dengar itu. Intelijen juga (tak laporkan)," ujar Ryamizard di gedung Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 November 2016.
Menurut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut, Indonesia adalah negara hukum yang tak akan membiarkan upaya makar atau perbuatan menggulingkan pemerintah yang sah. "Tak ada sejarah kita makar begitu. Kalau terjadi, Menhan siap berhadapan dengan masalah itu, (menghadapi) siapa pun," tuturnya.
