TEMPO.CO, Padang - Pengamat hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua DPR merupakan dagelan politik. Setya mengundurkan diri sebagai ketua Dewan ketika terlibat kasus permintaan saham Freeport yang biasa disebut "papa minta saham", Desember 2015.

Feri menilai keputusan Golkar mengembalikan Setya ke kursi Ketua Dewan akan merugikan lembaga tinggi negara tersebut. Sebab, publik menilai Novanto pernah tersangkut masalah etik. "Ini akan meyakinan publik bahwa DPR adalah lembaga yang berisi orang-orang bermasalah. Ini yang namanya dagelan parlemen," ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis 24 November 2016.

Kembalinya Setya, yang kini Ketua Umum partai Golkar, sebelumnya menang dalam juducial review Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang legalitas penyadapan yang dilakukan swasta sebagai bukti kasus hukum di Mahkamah Konstitusi. Namun menurut Feri, kemenangan itu tidak meluruskan pelanggaran etik yang pernah dilakukan.

MK memutuskan penyadapan terhadap Setya dalam kasus tersebut ilegal. "Putusan MK itu hanya perihal alat bukti. Perihal Setya mencemarkan nama baik itu sudah diketahui publik," ujar Feri .

Partai Golkar mewacanakan kembali mengangkat Setya sebagai Ketua DPR RI. Wacana itu muncul setelah ada putusan dari MK dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menyebutkan bahwa Setya tidak bersalah.

Menurut Feri, Setya akan kesulitan menjalankan tugasnya sebagai pimpinan lembaga negara yang mengawasi kinerja pemerintahan karena berpotensi disandera dengan kasus lama yang pernah menjeratnya. Setiap keputusan kelembagaan yang dikeluarkan Setya bisa dipermasalahkan anggotanya sendiri, karena pernah cacat politik.

Selain itu, Feri menilai diangkatnya kembali Setya menjadi Ketua DPR akan merugikan Partai Golkar. Sebab, lawan politiknya di internal partai dan di luar partai akan berupaya membongkar kasus Setya. "Itu sebabnya pilihan kepada Satya mirip bom waktu bagi pengabaian etika dalam politik," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan Setya akan diangkat kembali menjadi Ketua DPR. Alasannya, harkat dan martabat Setya perlu dikembalikan setelah ada putusan dari MK dan MKD. “Putusan MK jelas, apa yang pernah dipersoalkan tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum,” kata Nurdin Senin, 21 November 2016.

Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengaku tak tahu perihal adanya permintaan agar dirinya kembali menjadi ketua DPR. "Saya betul-betul tidak tahu bahwa ada putusan dari pleno Golkar yang memutuskan untuk saya kembali menjadi Ketua DPR RI. Dan, sampai sekarang, saya belum tahu situasinya," ujar Setya Novanto seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa, 22 November 2016.

ANDRI EL FARUQI