TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pemerintah pusat hanya meloloskan anggaran hibah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana banjir bandang Garut akibat meluapnya Sungai Cimanuk sebesar Rp 14 miliar. “Dari usulan Rp 31 miliar untuk Garut direalisasi Rp 14 miliar,” kata dia di Bandung, Kamis, 24 November 2016.

Iwa mengatakan, dana hibah pemerintah pusat itu diserahkan melalui Kementerian Keuangan langsung pada pemerintah Garut lewat penandatangan naskah hibah hari ini di Jakarta. “Mengingat terjadi penurunan anggaran tersebut, diharapkan kepala daerah melakukan skala prioritas pada penggunaannya,” kata dia.

Menurut Iwa, dana hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana itu bisa dipergunakan efektif terhitung penandatangan naskah hibah hari ini dalam jangka waktu setahun. “Karena ini uang hibah, maka hanya bisa dipergunakan sesuai dengan proposal yang diserahkan kabupaten,” kata dia.

Pemerintah Garut diminta secepatnya menyiapkan revisi proposal itu dengan menimbang skala priortas pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Revisi akan diawasi dan dievalasi pemeritnah provinsi dan BNPB. “Sesuai skala prioritas dengan kalkulasi anggaran RP 14 miliar. Harus sesuai dengan apa yang dilakukan dan kondisi fakta di lapangan,” kata Iwa.

Iwa mengatakan, bersamaan dengan Garut, pemerintah pusat juga menyetujui pemberian dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bencana banjir dan longsor di Kuningan. Dari usulan proposal permintaan dana rehabiltasi dan rekonstruksi bencana banjir dan longsor di Kuningan Rp 27 miliar, pemeritah pusat hanya meloloskan Rp 13 miliar. Sama seperti Garut, bupati Kuningan juga diminta menggunakan anggaran itu mengikuti skala prioritas penanganan rehabiltasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pemerintah provinsi juga menerima dana hibah Rp 270 juta dari pemerintah pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Garut dan Kuningan itu. “Penggunaan dananya tidak boleh keluar dari proposal yang di usulkan,” kata dia.

Iwa mengatakan, pemerintah provinsi tidak bisa menambah anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, karena mengacu aturan yang ada. “Kalau pasca bencana oleh pemerintah pusat, kalau pemerintah provinsi membantu anggaran saat darurat bencana,” kata dia.

Menurut Iwa, pemangkasan ini terjadi untuk semua proposal permintaan dana rehabiltasi dan rekonstruksi pasa bencana di seluruh Indonesia. “Ada penurunan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahun 2016 9ini, biasanya rata-rata Rp 1,5 triliun, jadi Rp 700 miliar untuk seluruh Indonesia,” kata dia.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Haryadi Wargadibrata mengatakan, pemerintah memberikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada Garut dan Kuningan karena dua daerah itu yang sudah menuntaskan proposal permintaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada pemerintah pusat melalui BNPB. “Sementara baru dua itu,” kata dia saat dihubungi, Kamis, 24 November 2016.

Haryadi mengatakan, usulan dana rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus melewati proses evaluasi, salah satunya kepastian lokasi relokasi warga dipastikan bebas dari ancaman bencana. “Kami tidak bisa memberikan rekomendasi asal. Relokasi itu harus matang, lokasi baru harus dikaji secare geologi baru dihitung Rupiahnya,” kata dia.

Menurut Haryadi, masih ada sejumlah daerah yang masih belum menuntaskan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencananya. Diantaranya Sumedang dan Subang. “Kita memberikan rekomendasi untuk yang sudah diverifikasi usulannya,” kata dia.

Haryadi mengatakan, dana rehabilitasi dan rekonstruksi itu dipergunakan untuk membangun kembali fasilitas dan rumah warga yang rusak. “Salah satunya rehabilitasi rumah rusak, harus kembali ke keadaan sedia kala,” kata dia.

Bencana banjir bandang Garut akibat meluapnya Sungai Cimanuk terjadi Selasa malam, 20 September 2016. Selama pencarian korban dalam dua pekan pasca bencana banjir itu, 34 orang ditemukan tewas dan diperkirakan 19 orang hilang.

AHMAD FIKRI