INFO JABAR - Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo meminta seluruh Gubernur se-Indonesia mewaspadai empat risiko yang mungkin terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 berlangsung.

Keempat risiko tersebut, antara lain faktor gangguan alam; faktor gangguan keamanan, seperti terorisme, separatisme, radikalisme, dan unjuk rasa; faktor politik hukum; dan faktor lain, seperti distribusi logistik yang terhambat, rendahnya partisipasi, serta netralitas penyelenggara.

"Juga kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia secara politik dan keamanan," kata Menteri Tjahyo dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, 24 November 2016.

Adapun di Jawa Barat sendiri, tiga daerah yang akan melangsungkan Pilkada Serentak pada 15 Februari 2017, di antaranya Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi.

Tjahyo meyakini para gubernur mampu meredam potensi instabilitas dan memelihara kondisi damai dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, menerapkan pelayanan publik yang baik, mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat, dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

"Yang terpenting adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika," ujar Tjahyo.

Menteri Tjahyo juga menginstruksikan para gubernur berkoordinasi dengan aparat keamanan. Tujuannya untuk deteksi dini melalui pemetaan potensi instabilitas yang berpengaruh pada dinamika politik, serta mempererat komunikasi dengan tokoh agama, adat, dan masyarakat.

"Langkah-langkah tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri jelang Pilkada Serentak 2017," kata dia. (*)