Polda Sulawesi Selatan Deteksi Kelompok Gerakan Makar  

Reporter

Kamis, 24 November 2016 18:12 WIB

Kapolda Sulselbar Irjen Pol Anton Charliyan (kiri) memeriksa pasukan Satuan Brimob pada upacara pelepasan di Polda Sulselbar, Makassar, Sulawesi Selatan, 6 Agustus 2016. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Makassar - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Anton Charliyan mengatakan telah mendeteksi kelompok-kelompok yang diduga akan melakukan gerakan makar dalam unjuk rasa 25 November atau 2 Desember 2016. "Kami deteksi itu dan sudah kantongi siapa mereka-mereka," ucap Anton, Kamis, 24 November 2016.

Anton menolak membeberkan kelompok mana saja yang diduga akan melancarkan gerakan makar. Dia hanya menyebutkan ada agenda khusus yang dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menunggangi gerakan unjuk rasa tersebut.

Anton meminta warga Sulawesi Selatan tidak ikut-ikutan menggelar unjuk rasa. "Aksi itu tidak murni lagi berkaitan dengan kasus penistaan agama," ujarnya.

Mantan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI ini juga mengimbau warga tidak berangkat ke Jakarta. Dia menuturkan tidak ada jaminan bagi mereka yang ikut ke Jakarta bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Jangan sampai Anda ikut terseret-seret nantinya," kata Anton.

Meski demikian, Anton menghargai bila ada kelompok masyarakat yang tetap ingin berunjuk rasa. Dia meminta kelompok tersebut mengirim pemberitahuan. "Kami siapkan personel pengamanan 2.300 orang," ucapnya.

Pada Rabu 23 November, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menanggapi dingin rencana aksi dan isu makar tersebut. Dia meminta warga di daerah ini tidak panik menyikapi persoalan tersebut. "Jangan bawa-bawa urusan di Jakarta ke Makassar. Kami di sini asyik-asyik saja," ujar Syahrul.

Menurut dia, unjuk rasa menyikapi masalah di Jakarta bila dibawa ke Makassar hanya akan berdampak buruk. "Bila demo di sini, aktivitas masyarakat akan terganggu. Padahal situasi Makassar sudah sangat kondusif," tutur Syahrul.

Tapi Syahrul juga menghargai kelompok masyarakat yang tetap ingin berunjuk rasa. Menurut dia, itu merupakan hal lumrah dan diatur sebagai bentuk kebebasan berekspresi. "Yang penting teratur. Polisi juga akan melakukan pengawalan," katanya.

ABDUL RAHMAN




Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

12 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

13 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

19 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya