TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, membenarkan rencana pelaksanaan trilateral lanjutan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina terkait dengan pengamanan kawasan perairan.

Menurut dia, trilateral itu sudah dijadwalkan pada 23 November 2016 di Manila, Filipina.

"Dari trilateral pertama pada awal Mei lalu, diturunkan kesepakatan yang berupa pembentukan prosedur operasional standar (SOP)," ujar Arrmanatha di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.

Arrmanatha menuturkan SOP itu akan terus disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Sejak Mei 2016, penculikan dan penyanderaan terhadap warga negara Indonesia terjadi secara beruntun di perairan Filipina selatan dan Sabah, Malaysia.

Meski sejumlah WNI sudah terbebas dari sandera, kasus serupa masih terulang. Hingga yang terakhir pada 19 November lalu, dua WNI yang bekerja di kapal berbendera Malaysia diculik di perairan Lahad Datu, Sabah.

Rencana pertemuan tiga menteri pertahanan di Manila, kata Arrmanatha, membahas hal yang lebih teknis. "Ini soal perjanjian dalam konteks patroli bersama. Lalu soal joint working group, membahas bagaimana mereka menyelesaikan isu yang ada," ucapnya.

Trilateral itu, menurut dia, akan dihadiri juga oleh perwakilan dari TNI, antara lain Asisten Operasional Panglima TNI dan perwakilan TNI Angkatan Laut.

"Nanti laporannya kan dari mereka sebagai pihak yang terlibat di lapangan," ujar Arrmanatha.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meyakini, WNI tidak akan terculik jika tidak bekerja di perairan sekitar Sabah. Dia mengklaim pengamanan sudah berhasil dilakukan di kawasan Sulu, Filipina selatan. Kini ketiga negara sedang berupa mengamankan keamanan wilayah lain.

"Pengamanan yang sekarang itu sudah efektif. Ngarang kalau ada yang bilang gagal. Dari kelompok Abu Sayyaf itu sudah ada 400 orang yang mati. Yang culik sudah dibebaskan. Yang bilang enggak efektif enggak tahu aja," tuturnya.

Meski mengklaim pengamanan tiga negara sudah efektif, Ryamizard mengatakan pihaknya akan tetap rutin menggelar pertemuan dengan menteri pertahanan lain.

YOHANES PASKALIS