TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah bersama seluruh perangkat di pemerintahan bisa mengantisipasi sejak dini keinginan warganya yang ingin turut demo ke Jakarta.

Pendekatan-pendekatan dengan melakukan koordinasi ke tokoh-tokoh agama, masyarakat, TNI, dan Polri bisa dilakukan jika memang harus dilakukan.

"Tolong diajak bicara, koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ada TNI dan polisi, kalau ada sesuatu tadi bisa diantisipasi dengan cepat," kata Tjahjo di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu malam, 19 November 2016.

Tjahjo di Samarinda untuk menutup rangkaian gelaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-III Korpri tingkat nasional. Penutupan rangkaian MTQ Korpri dipusatkan di Islamic Centre Samarinda.

Menurut Tjahjo, pemerintah daerah itu bukan hanya bupati, wali kota, atau gubernur. Di suatu daerah ada perangkat lain, yakni camat, lurah, RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta TNI dan Polri.

"Kalau mau demo itu hak, tapi yang rapi," katanya.

Soal adanya pihak lain yang menunggangi demo, Tjahjo menyatakan di negara mana pun pasti ada kepentingan politik, kepentingan kelompok, atau kepentingan golongan. Namun, Tjahjo mengungkapkan bahwa menggelar unjuk rasa itu ada aturannya.

"Jangan anarkis, jangan menghina lambang-lambang negara, sampaikan aspirasi dengan baik," ucapnya.

Seperti yang sudah tersiar, akan ada aksi unjuk rasa susulan setelah demo penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 4 November 2016. Unjuk rasa akan kembali di gelar di Jakarta pada 2 Desember dari sebelumnya, 25 November.

Menurut Tjahjo, kalau urusan penistaan agama saat ini polisi memutuskan Ahok sudah tersangka, berarti sudah ada bukti awal. Dengan demikian, masalah hukum sudah menjadi ranah polisi untuk menyelesaikannya.

"Tapi kalau mau demo silakan, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi sampaikan aspirasi dengan santun. Bapak presiden mendengar kok," kata Tjahjo.

Ihwal pencalonan Ahok dan status Ahok sebagai tersangka, Tjahjo menilai tak masalah untuk tetap melanjutkan pencalonannya pada pilkada DKI Jakarta.

"Kecuali sampai keputusan hukum tetap, keputusan pengadilan, kapan? Mari kita tunggu. Sidangnya nanti terbuka untuk umum," katanya.

FIRMAN HIDAYAT