TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengancam akan menindak tegas unjuk rasa berlabel Aksi Bela Islam III yang bakal digelar 2 Desember 2016 jika tanpa izin dan melenceng dari isu yang dituntut dari demo sebelumnya pada 4 November 2016. Wiranto bahkan mencurigai aksi yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI itu.

"Kalau ada ide demonstrasi, yang didemo apanya lagi? Jika ada demo yang masih mempermasalahkan itu (perkara Ahok) atau melanjutkan itu sebagai suatu persoalan lain, itu proses yang tidak tepat dan polisi diinstruksikan bertindak tegas," ujar Wiranto setelah bertemu Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Kepala BIN, dan seluruh Kepala Staff TNI di Istana Kepresidenan, Jumat, 18 November 2016.

Sebelumnya, juru bicara Front Pembela Islam, Munarman, mengatakan rencana aksi pada 2 Desember tersebut dilakukan untuk meminta keadilan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia mengatakan pihaknya terus menggelar unjuk rasa hingga keadilan ditegakkan di Indonesia.

Dalam kasus penistaan agama, Ahok telah dinyatakan sebagai tersangka. Namun, polisi tak menahan Ahok. Ia juga tak mundur dari pencalonannya dalam pemilihan Gubernur DKI 2017, karena tak dimungkinkan oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Wiranto mengatakan demonstrasi adalah hak segala pihak. Namun, bukan berarti segala jenis demonstrasi diperbolehkan. Jika demonstrasi pada 2 Desember nanti berpotensi memiliki arah lain yang mengganggu ketenangan umum, ketertiban, dan eksistensi negara, sudah sepantasnya ditindak. Itulah kenapa, kata ia, pemerintah terus memantau potensi demo susulan itu.

"Harus kita pisahkan betul mana yang betul-betul demonstrasi dan mana yang tidak. Jangan sampai ada pengulangan sejarah. Tentu kita belajar dari masa lalu, suatu kondisi yang membuat kita bukan satu sebagai bangsa," ujarnya menyinggung demo besar atau kerusuhan 1997-1998.

Jika tidak ingin demo susulan dicurigai, Wiranto mengimbau mereka yang berinisiatif menggelar demo untuk mengurus izinnya. Dengan begitu, tema, tujuan, lokasi, dan waktu demo menjadi jelas agar pengamanannya bisa diatur pemerintah. "Jangan tiba-tiba saja lalu bikin demonstrasi, enggak bisa begitu," ujar Wiranto. Terakhir Wiranto meminta masyarakat untuk turut terlibat menekan potensi demo-demo susulan yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat. Menurut dia, peredaman demo berbahaya adalah tanggung jawab warga juga.

ISTMAN M.P.