Dikaitkan Penyuap Brotoseno, Pengacara: Dahlan Panen Fitnah  

Reporter

Jumat, 18 November 2016 18:41 WIB

Sejumlah santri dari Pesantren Sabilil Muttaqien, Magetan membentangkan kain dan memakai ikat kepala bertuliskan #Save Dahlan Iskan saat melakukan aksi di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya, 17 November 2016. Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. ANTARA/Moch Asim

TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum Dahlan Iskan mengatakan HR, pengacara yang diduga menyuap Ajun Komisaris Besar Brotoseno, bukan pengacara mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara itu dalam perkara kasus sawah fiktif. Brotoseno ialah penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangani kasus cetak sawah fiktif 2012-2014.

"Orang berinisial HR yang dikatakan pengacara Pak Dahlan itu tidak benar. Pengacaranya hanya kami bertiga," kata juru bicara tim kuasa hukum Dahlan, Riri Purbasari Dewi, saat mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan kasus sawah fiktif di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jumat, 18 November 2016.

Pemeriksaan Dahlan, Jumat siang, merupakan yang kelima kalinya. Terakhir Dahlan diperiksa Kamis kemarin. Namun karena kondisi kesehatannya menurun, pemeriksaan kemarin ditunda.

Riri menyebut dua nama pengacara lain yang ditunjuk Dahlan menangani kasus cetak sawah fiktif, yakni Imam Syafii dan Mursid Murdiantoro. "Kami selaku kuasa hukum sangat prihatin karena Pak Dahlan sekarang panen fitnah. Pak Dahlan tidak kenal pengacara yang bernama HR."

Baca:
Bertemu Pimpinan DPR, Rizieq Ngotot Minta Ahok Dipenjara
Pengacara Buni Yani Yakin Dua Anggota Timses Ahok ini Jadi Tersangka
Ahok Tersangka, Once Mekel Tetap Dukung Salam Dua Jari

Namun, Riri tidak menyangkal bahwa HR merupakan pengacara dari Jawa Pos Group. "HR ini adalah corporate lawyer di beberapa perusahaan besar di Jakarta. Salah satunya di Jawa Pos Group," katanya.

Walau begitu, dia menegaskan kliennya tidak mengenal HR karena sejak sepuluh tahun terakhir kliennya tidak mengurusi manajemen. Dia pun yakin kliennya tidak bersalah dalam kasus itu karena apa yang kliennya lakukan menyangkut kebijakan.

Diberitakan sebelumnya Saber Pungli bekerja sama dengan Pengamanan Internal (Paminal) Polri mengamankan seorang anggota Polri yang menerima suap dari perkara cetak sawah yang ditangani Brotoseno tersebut. "Masih didalami apakah akibat dari perbuatan tersebut untuk memperpendek kasusnya atau untuk menghilangkan kasusnya ini masih didalami," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Kombes Rikwanto hari ini di Mabes Polri, Jakarta.

NUR HADI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

7 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

8 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

14 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya