Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai pertemuan terkait antisipasi kerawanan Pilkada, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, 30 Agustus 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengakui ada agenda politik dari pihak tertentu di balik perkara penistaan agama yang menyeret calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Hal itu terlihat dari adanya pihak-pihak yang menginginkan Ahok mundur dari pencalonan di saat hukum tak memungkinkannya untuk mundur.
"Agenda politik itu ya ada aja tiap hari," ujar Wiranto saat dicegat di Istana Kepresidenan, Jumat, 18 November 2016.
Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan kasus penistaan agama. Namun, hal itu tidak membuatnya mundur dari pencalonan karena Persatuan Komisi Pemilihan Umum melarang calon untuk mengundurkan diri dari pencalonan. Jika mengundurkan diri, akan dianggap melakukan tindak pidana.
Hal itu tidak memuaskan beberapa pihak. Majelis Ulama Indonesia misalnya, menyarankan Ahok tetap mundur atas pertimbangan moral. Menurut MUI, meski dilarang undang-undang, secara moral Ahok sudah tidak pas mencalonkan diri karena obligasinya pun sudah kehilangan pijakan.
Hal ini diyakini berbagai pihak ada kepentingan politiknya. Wiranto melanjutkan, bahwa agenda politik di balik suatu tindakan sebenarnya adalah hal yang wajar. Namun, agenda politik itu harus yang bersifat konstruktif, bukan destruktif.
Agenda politik yang bersifat konstruktif adalah yang bersifat mengkritisi pemerintah dengan tujuan membangun. Sedangkan agenda politik yang non-konstruktif adalah agenda yang tujuannya menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan.
Wiranto tidak menuding siapa yang beragenda politik konstruktif dan mana yang tidak dalam perkara Ahok. Namun, menurut dia, sebaiknya politikus-politikus yang ada saat ini sepakat untuk beragenda politik yang konstruktif saja agar situasi politik di Indonesia tidak kembali panas seusai demo 4 November yang mendesak Ahok dihukum. Lagi pula, kata ia, proses hukum sudah berjalan.
"Selama tokoh politik punya tanggung jawab yang sama tentang negeri ini, punya pemahaman yang sama, saya kira enggak akan ada situasi politik panas," ujar Wiranto.
