Wiranto Sarankan SBY Tidak Berprasangka Buruk  

Reporter

Jumat, 18 November 2016 14:28 WIB

Menkopolhukam Wiranto saat disambangi Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 1 November 2016. Foto: Humas Kemenkopolhukam

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyarankan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak berprasangka buruk atau panas terhadap situasi politik di Indonesia pascademonstrasi besar-besaran 4 November 2016.

Menurut Wiranto, lebih baik bila SBY percaya terhadap upaya pemerintah untuk mendinginkan situasi politik. "Jangan memanas-manasi diri sendiri dong, ya. Lebih baik paham bahwa keadaan seperti sekarang tidak perlu dipanas-panasi lagi," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jumat, 18 November 2016.

Wiranto menjelaskan, politikus seperti SBY tidak perlu memanas-manasi terkait dengan isu atau situasi politik saat ini, karena sebenarnya situasi sudah mendingin. Tokoh politik harus ikut menjaga situasi agar tidak kembali panas.

Jika seorang politikus membuat situasi politik di Indonesia kembali panas, kata Wiranto, ada kemauan tersendiri dari politikus tersebut. "Nah, maunya apa, ditanyakan saja sama yang bikin panas itu," ujar Wiranto.

Sebagaimana diberitakan, SBY berprasangka terhadap Presiden Joko Widodo perihal ancaman-ancaman demonstrasi besar-besaran terkait dengan pilkada DKI 2017. SBY menduga pemerintah menuding dia di balik ancaman itu. Apalagi anaknya, Agus Harimurti, merupakan salah seorang calon kepala daerah DKI Jakarta.

Karena tak ada klarifikasi dari Presiden Joko Widodo, SBY berinisiatif menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wiranto guna meminta penjelasan.

Kabar terbaru, salah seorang petinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyarankan Presiden Joko Widodo untuk menemui SBY, setidaknya sekali saja. Pertemuan dengan SBY, kata ia, bisa mendinginkan suasana politik di Indonesia dan menghilangkan berbagai prasangka yang ada.

ISTMAN M.P.

Berita terkait

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

10 hari lalu

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

10 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Kapolri dan Menko Polhukam Pantau Arus Mudik dari Monas hingga Pelabuhan Merak, Bagaimana Kesiapan Operasi Ketupat 2024?

29 hari lalu

Kapolri dan Menko Polhukam Pantau Arus Mudik dari Monas hingga Pelabuhan Merak, Bagaimana Kesiapan Operasi Ketupat 2024?

Kapolri Listyo Sigit Prabowo lakukan pengecekan arus mudik untuk persiapan pengamanan mudik lebaran 2024 bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Baca Selengkapnya

Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

42 hari lalu

Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

Tenggat rekapitulasi suara oleh KPU sempat simpang siur hingga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto instruksikan akan tepat waktu 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

42 hari lalu

Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengakui telah menjalin komunikasi dengan elite politik menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

50 hari lalu

AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

Amat langka mendengar kabar seorang koruptor dijatuhi hukuman mati, padahal UU Tipikor memungkinkannya. Seringka vonis mati untuk kasus narkoba.

Baca Selengkapnya

Kronologi Ledakan di Detasemen Gegana Polda Jatim, Kenapa Disebut Low Explosive?

56 hari lalu

Kronologi Ledakan di Detasemen Gegana Polda Jatim, Kenapa Disebut Low Explosive?

Ledakan di Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim, telah menimbulkan beberapa kerusakan. Mengapa disebut hanya low explosive?

Baca Selengkapnya

Respons Menko Polhukam Hadi Tjahjanto soal Insiden Ledakan di Polda Jatim

56 hari lalu

Respons Menko Polhukam Hadi Tjahjanto soal Insiden Ledakan di Polda Jatim

Insiden ledakan terjadi di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bilang begini.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

26 Februari 2024

Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

Usai dilantik menjadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto langsung melakukan sejumlah safari politik. Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus BLBI yang Dibahas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Saat Bertemu Mahfud Md

25 Februari 2024

Kilas Balik Kasus BLBI yang Dibahas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Saat Bertemu Mahfud Md

Skandal BLBI pada akhir 1990an belum tuntas. Ini dibahas dalam pertemuan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Mahfud Md.

Baca Selengkapnya