TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan safari Presiden Joko Widodo ke satuan-satuan TNI dan Polri tidak ada kaitannya dengan rencana demonstrasi 25 November 2016. Ia mengatakan, safari itu dilakukan untuk mengkonsolidasikan kekuatan nasional.

"Itu sesuatu yang sangat baik sekali untuk mengkosolidasikan kekuatan nasional untuk bersatu, bukan konsolidasi untuk, katakanlah, melawan rakyat," kata Kalla, Senin, 14 November 2016, di kantor Wapres, Jakarta.

Dia mengatakan, Jokowi mengkonsolidasikan unsur-unsur dari masyarakat, tokoh agama, dan tentara, dalam rangka mempersatukan bangsa Indonesia. Tujuannya, lanjut JK, agar negara tetap aman, maju, dan tidak terjadi konflik.

Baca: Kasus Ahok Terus Diusut, Ini Harapan Jokowi

Kalla tidak setuju jika dikatakan Jokowi melakukan safari tersebut karena ketakutan terhadap rencana demonstrasi 25 November mendatang. Menurut Kalla, safari yang dilakukan Jokowi ke TNI, Polri, ormas-ormas Islam, hingga mengundang tokoh agama ke Istana, adalah untuk memberi pemahaman soal permasalahan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.

"Tokoh agama memahami masalah bangsa ini dan bagaimana caranya mengatasinya, memberikan pemahaman. Kepada militer tentu memberi pemahaman bagaimana menghadapi hal-hal yang mungkin ada dalam konflik-konflik internal, tapi itu sebagai pengaman bukan untuk mempertentangkan," kata Kalla.

Pekan lalu, setelah demo 4 November, Jokowi melakukan safari ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan mengundang pimpinan ormas-ormas Islam ke Istana. Selain itu, Jokowi juga melakukan safari ke Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung, Jakarta; Markas Brimob di Kelapa Dua, Depok; dan Markas Marinir di Cilandak, Jakarta.

Baca: Jokowi Minta Tak Ada Lagi Demonstrasi 25 November

Sejumlah pihak menduga safari politik Jokowi dilakukan karena Presiden khawatir soal rencana demo berbagai elemen umat Islam yang akan digelar pada 25 November 2016. Demo ini akan menjadi demo lanjutan pada 4 November lalu yang berisi tuntutan proses hukum pada calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama.

AMIRULLAH

Baca juga:
Jika Ditetapkan Jadi Tersangka, Apa yang Ahok Harapkan?
Gatot Brajamusti Tersangka Pencabulan, Ini Pengakuannya