TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak hanya mengkritik jajaran Kepolisian RI terkait demo 4 November, tapi juga memberikan masukan. Salah satunya Presiden meminta Kepolisian tidak takut menindak kelompok-kelompok kecil yang berniat membuat onar. "Tidak boleh institusi sebesar Polri dengan 430 ribu anggota ragu, apalagi kalah, terhadap kelompok kecil, organisasi, atau tokoh apa pun dalam menegakkan hukum," ujarnya saat memberikan arahan kepada pimpinan Kepolisian di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, pada Selasa, 8 November 2016.

Jokowi tidak menyebutkan siapa kelompok kecil atau tokoh yang ia maksud. Namun, kata dia, akan berbahaya jika Kepolisian takut menindak kelompok-kelompok itu karena penegakan hukum akan terhambat. Penegakan hukum yang terhambat, menurut dia, tidak akan berujung pada negara yang kuat secara hukum. "Negara harus kuat, Polri juga harus kuat. Marwah negara, marwah institusi Polri, perlu dijaga. Penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan," katanya.

Pernyataan Presiden Joko Widodo itu keluar saat berkembang isu ada sejumlah aktor politik dan organisasi di belakang demo 4 November 2016, yang berujung rusuh.
Polda Metro Jaya telah menangkap lima anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai tersangka kerusuhan demonstrasi 4 November itu.

Unjuk rasa 4 November, yang diikuti ribuan orang Islam, dilakukan oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNF-MUI). Salah satu kelompok yang tergabung dalam gerakan ini adalah Front Pembela Islam (FPI).

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir membantah pernyataan Presiden Joko Widodo ihwal adanya aktor politik yang menunggangi demo 4 November lalu. Menurut dia, demo 4 November kemarin murni wujud aspirasi umat Islam tanpa kepentingan aktor atau kelompok politik tertentu. "Demo 4 November kemarin tanpa ada klaim golongan atau kelompok tertentu," ujar Haedar saat memberikan keterangan pers di kantor Muhammadiyah, Jakarta, Selasa, 8 November 2016.

Haedar mengakui demonstrasi 4 November lalu pada akhirnya memang berujung pada kerusuhan. Namun dia meyakini kerusuhan tersebut tidak dipicu orang yang memiliki kepentingan politik, tapi oleh orang yang mencoba "memancing di air keruh".

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga mengkritik pernyataan Jokowi. PBNU menyampaikan bahwa pernyataan Jokowi tidak tepat, karena seakan memberi stigma bahwa umat Islam yang terlibat dalam demo 4 November sebagai bagian dari upaya politisasi.

ISTMAN MP