Dikritik Pemimpin NU, Jokowi: Saya Manusia Biasa

Reporter

Selasa, 8 November 2016 13:13 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj (tengah), dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini (kanan) di kantor pusat PBNU, Jakarta, 7 November 2016. Jokowi melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor pusat PBNU untuk memperkokoh komitmen dalam menciptakan persatuan dan toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya menjawab kritik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang tindakannya sebelum dan selama demo 4 November 2016.

Jokowi dikritik lamban membangun komunikasi dengan organisasi Islam hingga menuding ada aktor politik di balik demo.

Jokowi menyebut kritik dari PBNU itu sebagai hal yang bagus. "Saya kira itu masukan bagus. Apa yang belum baik akan kami perbaiki dan apa yang belum bagus kami benahi," ujar Jokowi kepada awak media di kantor Muhammadiyah, Selasa, 8 November 2016.

Jokowi mengatakan, meskipun beberapa tindakan sudah diperhitungkan baik-baik, tetap ada kemungkinan langkah yang diambil itu salah.

"Saya kira, saya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan," ujarnya menegaskan. "Harap dimaklumi dan dimaafkan."

Kritik PBNU disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada Senin, 7 November 2016. Kritik pertama terkait dengan ucapan Presiden Joko Widodo bahwa ada aktor politik di belakang demo 4 November lalu.

Menurut PBNU, tidak tepat menstigma aksi 4 November ditunggangi kelompok-kelompok tertentu. PBNU berkata, lebih bijaksana apabila Presiden Joko Widodo meminta peristiwa itu dipahami sebagai pelajaran.

Kritik kedua berkaitan dengan tudingan pemerintah bahwa kerusuhan pada demo 4 November dipicu oleh demonstran. Menurut PBNU, kerusuhan yang berlangsung pada pukul 18.00 itu ditengarai oleh kelompok-kelompok yang menyusup untuk merusak pemurnian dan niat suci dari demo 4 November.

Kritik terakhir, PBNU menilai Presiden Joko Widodo lamban membangun komunikasi politik dengan organisasi-organisasi Islam menjelang demo 4 November.

PBNU menyarankan agar Presiden Joko Widodo lebih intensif menjaga komunikasi dengan organisasi Islam agar tidak terjadi konflik agama lagi.

ISTMAN M.P.

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

2 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

5 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

8 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

18 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

18 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

20 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya