TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Henriette T.H. Lebang mengimbau seluruh jemaat tidak menggunakan gereja atau rumah ibadah sebagai ajang kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2017. PGI juga melarang mimbar gereja digunakan untuk menggalang dukungan bagi para calon kepala daerah.

Imbauan dilayangkan karena dalam satu gereja pasti memiliki perbedaan pandangan politik antaranggota jemaat. “Jangan sampai pilkada ini membawa ketegangan di antara gereja sendiri,” ucapnya di PGI Jakarta, Selasa, 1 November 2016.

Henriette berujar gereja ataupun mimbar gereja adalah tempat untuk menyebarkan inspirasi kebenaran. Tempat itu berpotensi memecah belah umat gereja apabila diisi oleh seruan politik dan kampanye calon dalam pilkada. Sebagai upaya pencegahan, pihak PGI segera mengirimkan pesan pastoral kepada semua gereja-gereja di Indonesia.

Henriette menyebutkan gereja tidak boleh terjebak dalam dosa menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Gereja justru harus terpanggil dan bekerja sama dalam mengawasi jalannya pilkada. Menurut dia, gereja wajib mengingatkan umat untuk mengawasi kebijakan politik dari pemimpin yang terpilih. Tujuannya adalah kepemimpinan berjalan sesuai dengan konstitusi, kesejahteraan, dan perdamaian untuk bangsa.

Tanggung jawab politik gereja, tutur Henriette, adalah menyelenggarakan pendidikan politik kepada umat agar mereka mampu menggunakan hak pilih. Ia berharap mereka mampu menggunakan hak pilihnya secara rasional, bertanggung jawab, dan kritis. “Berani menolak politik uang sebagai perwujudan iman kristiani kami dalam berbangsa.”

Henriette mengimbau, dalam pilkada serentak nanti, umat dapat memilih calon pemimpin yang berintegritas, jujur, berani, dan berkomitmen melawan korupsi. Selain itu, umat diimbau memilih pemimpin yang komitmen pada konstitusi dan keanekaragaman serta mampu bekerja keras menciptakan keadilan dan kesetaraan semua warga negara, termasuk pemimpin yang berkomitmen menopang pembangunan yang berwawasan lingkungan.

DANANG FIRMANTO