TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas melarang semua kadernya terlibat dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Jumat, 4 November 2016. Yaqut hanya mengizinkan kadernya terlibat dalam pengamanan.
"Saya larang kader Ansor dan Banser terlibat dalam demonstrasi nanti, apa pun alasannya. Akan tetapi, untuk urusan pengamanan, kader boleh terlibat. Tapi itu pun hanya boleh dilakukan jika negara memanggil, meminta melalui aparat keamanan," ucap Yaqut dalam pesan tertulisnya, Selasa, 11 November 2016.
Yaqut pun turut menyikapi rencana demonstrasi nanti yang dilakukan beberapa kelompok tersebut. Yaqut berujar, perbedaan pendapat dalam kontestasi politik adalah sebuah kewajaran dan pendewasaan dalam demokrasi. Pendewasaan juga terjadi ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Sebab, itu bagian dari demokrasi.
Untuk itu, GP Ansor, ujar Yaqut, meminta aparat kepolisian terus memproses secara hukum laporan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. "Ini yang menjadi pemantik protes dan kegaduhan di kalangan masyarakat," ujar Yaqut.
Yaqut juga mengimbau seluruh umat beragama dan elemen bangsa menghormati proses hukum. Selain itu, seluruh umat beragama dan elemen bangsa diminta menghargai apa pun yang nanti menjadi keputusan pihak berwenang terkait dengan dugaan penistaan agama.
Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi pada masa mendatang, Yaqut berpesan agar semua pejabat negara, terutama kepala daerah, menghargai budaya Indonesia yang selalu mengedepankan kesantunan dalam berucap dan bertindak.
