Kumpulkan 35 Pemred, Jokowi Ceritakan Kemarahannya

Reporter

Editor

Senin, 31 Oktober 2016 20:54 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan pengantar dalam rapat koordinasi dengan para Panglima Komando daerah Militer dan Kepala Kepolisian daerah di Istana Negara, Jakarta, 24 Oktober 2016. Jokowi membahas dua hal yaitu mengenai Pungutan liar dan Pilkada. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumpulkan 35 pemimpin redaksi media massa. Jokowi bicara terus terang berbagai masalah, dari mulai soal pertemuannya dengan Prabowo, harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua, hingga amnesti pajak. Dia juga bercerita tentang kemarahannya.

Jokowi mengatakan kebijakan satu harga BBM sebenarnya merupakan rencana lama. Dia sudah mencanangkan hal tersebut sejak setahun lalu. Namun belum juga terlaksana. "Saya marah," kata Jokowi di hadapan 35 pemimpin redaksi media massa yang diundang ke Istana Negara, Senin malam, 31 Oktober 2016.

Baca juga: Mengapa Jokowi Naik Kuda Bareng Prabowo?

“Jangan bicara subsidi dan kerugian Pertamina karena keuntungannya per tahun gede sekali,” ujar Jokowi.

Dia menambahkan, BBM di Papua mahal karena biaya transportasinya mahal. Karena itu, menurut dia, seharusnya Pertamina bisa melakukan subsidi biaya. “Di Jawa, BBM naik Rp 500 saja demonya berlangsung tiga bulan. Di Papua, harga BBM Rp 100 ribu per liter tak ada demo,” katanya.

Jokowi juga gemas dengan harga-harga barang di Papua, seperti semen dan pangan, yang harganya selangit.

Baca juga: Jokowi Bertemu Prabowo Bicarakan Pilkada Damai

“Pertamina kan sudah efisien dengan menutup Petral. Selama ini subsidi BBM Rp 300 triliun kita diam aja. Sekarang ada tambahan biaya Rp 800 miliar (untuk Papua) kita ribut. Saya marah,” tuturnya.

Soal amnesti pajak, Jokowi juga berbicara banyak. Dia menuturkan, pada minggu ke-1 dan ke-2, banyak yang pesimistis dan demo. “Tapi feeling saya, ini akan berhasil karena tiap kali saya bicara tentang tax amnesty, yang datang lebih banyak dari yang saya undang,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, dia pernah memanggil pengusaha-pengusaha ke Istana. “Ada yang bilang mereka sudah bayar pajak kenapa ikut diundang. Saya bilang saja: ah yang bapak bayar kan baru 1/4. Sisanya belum. Saya tunjuk satu-satu: kamu bayar ya besok. Kamu lusa dan seterusnya,” ujar Jokowi. Dia mengaku hafal dengan pajak para pengusaha-pengusaha besar itu.

ARIF ZULKIFLI

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 menit lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

3 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

4 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

6 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

15 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

16 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya