TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk pertama kalinya memeriksa Dahlan Iskan sebagai tersangka, Senin, 31 Oktober 2016. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara itu akan dimintai keterangan mengenai dugaan korupsi penjualan aset badan usaha milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha, yang pernah dipimpinnya.

Dahlan tiba di Kejaksaan sekitar pukul 09.30, diantar mobil tahanan. Mengenakan kemeja warna merah dan rompi tahanan, bos Jawa Pos itu enggan berkomentar dan hanya melemparkan senyum kepada wartawan yang sejak pagi menunggunya. Didampingi penasihat hukum dan sejumlah rekannya, mantan Direktur Umum Perusahaan Listrik Negara ini berburu-buru menuju lift.

Pelaksana tugas Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Romy Arizyanto mengatakan pemeriksaan Dahlan sebagai tersangka hari ini sudah berkoordinasi dengan tim dokter. "Dari koordinasi dengan dokter, kondisi kesehatan yang bersangkutan baik," kata Romy. Kondisi kesehatan Dahlan menjadi perhatian karena ia penyintas kanker. Dia pernah menjalani transplantasi hati.

Penasihat hukum Dahlan, Pieter Talaway, mengatakan penahanan kliennya sewenang-wenang karena tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan. "Sudah diketahui umum bahwa beliau bukan tahanan yang kesehatannya normal seperti tahanan biasa," ujarnya. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan keluarga mengenai kemungkinan pengajuan penangguhan penahanan.

Dalam waktu dekat, Peter juga akan mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka kliennya. Dia menilai kliennya tidak melanggar hukum karena penjualan aset PT PWU sudah melalui proses persetujuan komisaris. "Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas sudah dilalui dengan benar," tuturnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan dan menetapkan tersangka Dahlan pada Kamis lalu. Selama ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Waru, Sidoarjo, Dahlan sempat ditempatkan di ruang poliklinik rutan. Petugas rutan baru memindahkan Dahlan ke ruang tahanan pada Sabtu sore. Ia menempati ruang tahanan bersama tujuh tahanan korupsi lainnya.

NUR HADI