Presiden Joko Widodo memberikan pengantar dalam rapat koordinasi dengan para Panglima Komando daerah Militer dan Kepala Kepolisian daerah di Istana Negara, Jakarta, 24 Oktober 2016. Jokowi membahas dua hal yaitu mengenai Pungutan liar dan Pilkada. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku sudah mendengar soal rencana demo besar Front Pembela Islam pada Jumat, 4 November 2016. Ia mempersilakan FPI melakukan demo tersebut.
"Demonstrasi adalah hak tiap warga. Silakan, boleh saja demo," ucap Presiden Jokowi saat dicegat awak media di Jakarta Convention Center, Senin, 31 Oktober 2016.
Presiden Joko Widodo berujar, meski diperbolehkan, bukan berarti demo itu tanpa aturan dan batasan. Ia menuturkan FPI boleh berdemo, asal tidak memaksakan kehendaknya lewat cara apa pun, terutama kekerasan.
Presiden berharap tidak ada tindakan kekerasan apa pun pada unjuk rasa Jumat nanti. Ia mengatakan FPI harus bisa berdemo dengan tertib, aman, dan tidak menimbulkan aksi anarkistis.
"Saya sudah tugaskan aparat penegak hukum untuk mengawal jalannya demo. Saya harap mereka juga bertindak profesional," ujar Jokowi.
Agenda demo 4 November nanti sudah tersebar sejak pekan lalu. Pihak FPI menuturkan demo itu untuk mendorong kepolisian menghukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan ucapannya di Kepulauan Seribu yang mengutip ayat Al-Quran.
