Antisipasi Kepulangan Hambali, BNPT Siapkan Task Force  

Reporter

Jumat, 28 Oktober 2016 13:35 WIB

Hambali

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan wacana kepulangan dalang Bom Bali 2002, Hambali.

Menurut Suhardi, koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan guna mempelajari berbagai kemungkinan yang terjadi. Dia menuturkan harus menghargai setiap keputusan pemerintah asing. “Tentu dengan tidak menghilangkan kepentingan Indonesia," ucapnya saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2016.

Suhardi menjelaskan, hingga saat ini, belum ada nota resmi dari pemerintah Amerika Serikat terkait dengan pemulangan Hambali. Namun saluran diplomatik Indonesia akan mencoba mendalami soal itu. "Kami akan koordinasikan lagi, akan ada task force sendiri untuk membahas masalah itu.”

Suhardi berujar, Hambali tidak memiliki kesempatan membangun koneksi di Indonesia karena masa tahanannya yang lama di Penjara Guantanamo. Penjagaan dan perlakuan terhadap tahanan di penjara itu juga sangat ketat. “Kami berharap Hambali sudah tidak mempunyai koneksi di Indonesia.”

Kalaupun ada jaringan yang terkoneksi dengan Hambali, kata Suhardi, aparat, seperti Detasemen Khusus 88 Antiteror, sudah mendalaminya.

Agustus lalu, Hambali mengajukan permohonan bebas kepada pemerintah Amerika Serikat. Kepala Operasi Al-Qaidah Asia Tenggara itu mengajukan permohonan bebas kepada sidang dewan review Teluk Guantanamo.

Seperti dilansir New York Times, Hambali menyatakan tidak memiliki niat buruk terhadap Amerika. Karena itu, dia meminta dibebaskan agar bisa melanjutkan hidup dengan damai.

Hambali alias Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin ditangkap di Ayutthya, Thailand, pada 11 Agustus 2003. Pria 52 tahun itu dicokok saat merencanakan serangan ke gedung tempat digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasifik di Bangkok.

Hambali dibawa ke Camp Delta, Guantanamo, pada 2006. Permohonan bebasnya diajukan pada pertengahan Agustus 2016 karena mendengar rencana Presiden Amerika Serikat Barrack Obama mempercepat pengosongan Camp Delta.

Hambali telah mendekam selama 13 tahun di Penjara Guantanamo. Dia disebut-sebut mendalangi bom bunuh diri di Kuta, Bali, pada 2002. Dalam tragedi itu, 202 orang tewas dan 209 lain luka-luka.

Sebelumnya, Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto menegaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah menyampaikan permintaan resmi kepada Amerika Serikat untuk pemulangan Hambali.

“Yang diupayakan pemerintah via Kedutaan Besar RI di Washington, DC, adalah akses kekonsuleran untuknya,” ujar Andy saat dikonfirmasi Tempo, Kamis, 27 Oktober 2016.

Andy menjelaskan, kalaupun ada permintaan resmi untuk pemulangan Hambali, itu akan sulit dikabulkan. Sebanyak 17 orang yang menjadi sisa tahanan di Camp Delta, Guantanamo, adalah tahanan yang diberi level khusus oleh otoritas Amerika Serikat. “Belum tentu dikabulkan, karena dia (Hambali) dipandang sebagai tahanan high risk atau hard core.”

ADITYA BUDIMAN | YOHANES PASKALIS






Advertising
Advertising

Berita terkait

Kepala BNPT: Tingkatkan Kualitas Asesmen untuk Kemanan World Water Forum

9 hari lalu

Kepala BNPT: Tingkatkan Kualitas Asesmen untuk Kemanan World Water Forum

Tindakan ini guna memastikan kemanan World Water Forum Ke-10 di Bali pada Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Timur Tengah Memanas, Polri Diminta Waspadai Kebangkitan Sel Terorisme di Indonesia

17 hari lalu

Timur Tengah Memanas, Polri Diminta Waspadai Kebangkitan Sel Terorisme di Indonesia

Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) meminta Polri mewaspadai aktifnya sel terorisme di Indonesia saat konflik Timur Tengah memanas

Baca Selengkapnya

BNPT Dukung Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045

36 hari lalu

BNPT Dukung Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Bangbang Surono, A.k, M.M, CA., optimis BNPT mampu berperan dan berdampak dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Baca Selengkapnya

Peran Perempuan dalam Terorisme Harus Dilihat Secara Holistik

26 Februari 2024

Peran Perempuan dalam Terorisme Harus Dilihat Secara Holistik

Executive Board Asian Moslem Network (AMAN) Indonesia, Yunianti Chuzaifah, menyoroti kaitan kaum perempuan Indonesia dengan terorisme tak hanya terjadi di ruang publik, melainkan juga di ruang domestik.

Baca Selengkapnya

Cegah Teroris, Tito Minta BNPT Buat Program untuk yang Terpapar Paham Takfiri dan Jihadi

21 Februari 2024

Cegah Teroris, Tito Minta BNPT Buat Program untuk yang Terpapar Paham Takfiri dan Jihadi

Plt Menkopolhukam Tito Karnavian meminta BNPT membuat sejumlah program untuk mencegah terorisme di Indonesia

Baca Selengkapnya

Catatan Jamaah Islamiyah Dinyatakan Sebagai Dalang di Balik Bom Natal 2000 dan Bom Bali

24 Desember 2023

Catatan Jamaah Islamiyah Dinyatakan Sebagai Dalang di Balik Bom Natal 2000 dan Bom Bali

Kelompok ini diduga membentuk organisasi resmi pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an dan lalu disebut dalang peristiwa Bom Natal 2000 dan Bom Bali.

Baca Selengkapnya

Para Mantan Napi Teroris Diajak Menanam Padi

15 November 2023

Para Mantan Napi Teroris Diajak Menanam Padi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pertanian (Kementan) ajak mantan narapidana terorisme menanam padi.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala BNPB Doni Monardo Dirawat di Rumah Sakit, Keluarga Pastikan Kondisinya Stabil

23 September 2023

Eks Kepala BNPB Doni Monardo Dirawat di Rumah Sakit, Keluarga Pastikan Kondisinya Stabil

Eks Kepala BNPB Doni Monardo sakit dan sedang dirawat secara intensif di rumah sakit.

Baca Selengkapnya

Teken MoU Kerja Sama dengan BNPT, Gibran: Tanggulangi Radikalisme, Terorisme, dan Intoleransi

20 September 2023

Teken MoU Kerja Sama dengan BNPT, Gibran: Tanggulangi Radikalisme, Terorisme, dan Intoleransi

Gibran mengemukakan Pemerintah Kota Solo memang sangat serius dalam penanggulangan masalah intoleransi dan radikalisme.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Pengkhususan dalam Mengawasi Rumah Ibadah

8 September 2023

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Pengkhususan dalam Mengawasi Rumah Ibadah

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, masalah itu datang apabila ada pengkhususan terhadap suatu objek seperti rumah ibadah.

Baca Selengkapnya