Tedjo Edhy Pindah ke Partai Berkarya, NasDem Bersuara  

Reporter

Jumat, 21 Oktober 2016 18:55 WIB

Menteri KKP Susi Pudjiastuti bersama Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, di acara ulang tahunnya ke-50, di Jakarta, 15 Januari 2015. Tempo/Arif Zulkifli

TEMPO.CO, Jakarta - Status politikus Tedjo Edhy Purdijatno di Partai Nasional Demokrat (NasDem) belum diketahui pasti setelah dikabarkan bergabung ke Partai Berkarya bentukan Hutomo Mandala Putra.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai NasDem, Supiadin Aries Saputra, mengatakan belum ada pernyataan resmi mengenai keluarnya Tedjo Edhy dari NasDem. "Belum ada. Saya belum lihat di DPP," ujar Supiadin di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2016.

Tedjo Edhy, yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, diketahui telah bergabung dengan Partai Berkarya. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Berkarya, nama Tedjo Edhy tercantum menjabat sebagai ketua dewan pertimbangan.

Baca: DPR: Jangan Gadaikan BUMN untuk APBN 2017

Menurut Supiadin, jika Tedjo Edhy memutuskan untuk bergabung dengan Partai Berkarya, secara pribadi atau secara tidak langsung purnawirawan laksamana bintang empat itu sudah menyatakan diri keluar dari Partai NasDem. Sebab, kata dia, tidak mungkin seseorang merangkap keanggotaan di dua partai sekaligus. "Otomatis dia keluar, kan tidak mungkin dobel partai," kata Supiadin.

Meski belum ada pernyataan resmi yang keluar, Supiadin mengira Tedjo Edhy akan menyatakan keluar dari Partai NasDem dalam waktu yang tepat. Soal bergabungnya Tedjo Edhy ke Partai Berkarya, Supiadin menilai itu adalah hak perorangan. "Itu hak pribadi," tuturnya.

Partai Berkarya sendiri merupakan partai besutan putra bungsu almarhum Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Partai ini adalah gabungan dari Partai Nasional Republik serta Partai Beringin Karya dan telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 17 Oktober 2016.

DENIS RIANTIZA | KUKUH

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

1 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

4 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

6 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

31 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

31 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

37 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

39 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

40 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

41 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

41 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya