INFO NASIONAL - Ketahanan nasional tidak dapat dipisahkan dari pengembangan industri pertahanan. Saat ini, Indonesia sedang mengembangkan bidang militer dan melakukan modernisasi industri pertahanan.

Namun masih ditemui beberapa kelemahan dalam proses pengembangan industri tersebut. Salah satunya adalah proses produksi barang-barang militer yang tidak efisien akibat keterbatasan modal.

Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal I Wayan Midhio mengungkapkan banyak dari bahan baku keperluan militer masih harus diimpor dari negara lain. Karena itu, dibutuhkan suatu fasilitas dari pemerintah untuk memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk supaya dapat mengurangi biaya dan memperlancar produksi.

Berangkat dari hal tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memberikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada PT Pindad sebagai salah satu produsen utama produk-produk militer di Indonesia.

“Industri pertahanan sama dengan industri lain yang butuh efisiensi untuk dapat berkembang. Selain itu, pemberian fasilitas ini tidak semata-mata untuk mendukung industri pertahanan, tapi industri penunjang lainnya,” ujar Direktur Fasilitas dan Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea Cukai Robi Toni di Jakarta, 20 Oktober 2016.

Robi menambahkan, dalam industri pertahanan dibutuhkan penelitian dan pengembangan untuk dapat bersaing dengan negara lain. Bea Cukai dapat memberikan fasilitas pembebasan bea masuk terhadap alat-alat yang digunakan dalam proses penelitian dan pengembangan itu. Harapannya adalah industri pertahanan dapat lebih maju ke depannya.

PT Pindad dan PT Sritex menilai fasilitas PLB sangat membantu perseroan. Pasalnya, sebagian besar bahan baku produksi masih diimpor dari luar negeri. Barang-barang yang diimpor juga merupakan barang yang tidak langsung digunakan saat itu juga sehingga dengan ditangguhkannya bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor, akan sangat membantu mengatur keuangan perusahaan. (*)