TNI Dukung Pembangunan Pulau Terluar Indonesia

Reporter

Kamis, 20 Oktober 2016 18:52 WIB

Prajurit marinir melakukan patroli di Pulau Rondo, Aceh, 16 April 2016. Patroli tersebut bertujuan untuk memantau keamanan pulau terluar ujung bagian barat Indonesia tersebut. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pembangunan daerah terluar Indonesia adalah salah satu kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara.

“Pulau-pulau terluar merupakan serambi depan Indonesia, bukan lagi halaman belakang,” ujar Gatot dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan TNI, Kamis, 20 Oktober 2016.

Pembangunan, ujar Gatot, sedang dan akan dilaksanakan di sejumlah wilayah terluar, seperti di Natuna, Pulau Yamdena, Pulau Selaru, Pulau Morotai (Maluku), Pulau Biak (Papua), dan Kabupaten Merauke. Di Selaru misalnya, Gatot menyebut TNI menambah kekuatan dengan membangun dan memperpanjang landasan pacu bagi pesawat militer.

TNI pun turut mendukung pembangunan bandara di Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Gatot yang mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peresmian bandara di Miangas, mengatakan bahwa keberadaan bandara akan menghidupkan lagi perekonomian di daerah terkait. “Juga menjadi promosi untuk wisatawan lokal maupun manca negara,” ujar Gatot.

Baca: OTT di Polsek Bandung, Polisi Pemeras Rp 1 Miliar Ditangkap

Bandara Miangas yang dibangun sejak 2012 itu memiliki landasan sepanjang 1.400 meter dengan lebar 30 meter. Landasan yang dilengkapi Runaway Strip berukuran 1.400 meter x 150 meter itu bisa didarati pesawat jenis ATR-72. Ada pula fasilitas Apron (parkir pesawat) seukuran 130 meter x 65 meter yang mampu menampung tiga unit pesawat. “Gedung terminalnya seluas 356 meter persegi.”

Jokowi, selain meresmikan Bandara Miangas, juga meresmikan Terminal Penumpang Bandara Tanjung Api di Tojo Una-Una, dan Terminal Penumpang Bandara Kasiguncu Poso. Bandara Miangas dapat menghubungkan wilayah Talaud, Tahuna, Kepulauan Siau, dan Manado.

Menurut Jokowi pemerintah tengah fokus membangun daerah perbatasan. Kehadiran infrastruktur di wilayah terluar Indonesia, kata dia, merupakan bukti adanya negara. "Jadi semakin semangat menjaga tanah airnya," kata Jokowi.

YOHANES PASKALIS | ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

19 Agustus 2017

PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

Verifikasi pulau dan nama pulau terus dilakukan untuk kepastian geografi Indonesia.
Saat ini masih ada 1.448 pulau yang namanya belum dibakukan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

17 Agustus 2017

Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dapat dilaporkan ke PBB.

Baca Selengkapnya

Rudiantara Resmikan BTS di Pulau Miangas, Warga Perbatasan Akses 4G

1 Agustus 2017

Rudiantara Resmikan BTS di Pulau Miangas, Warga Perbatasan Akses 4G

Dalam beberapa tahun terakhir, Miangas baru dapat mengakses jaringan 2G.

Baca Selengkapnya

Kapal Sulit Sandar, Warga Karamian Pindah Perahu dengan Meloncat

29 Juni 2017

Kapal Sulit Sandar, Warga Karamian Pindah Perahu dengan Meloncat

Bila ada penumpang ke Karamian, kapal terpaksa buang sauh sekitar 2 mil dari pantai.

Baca Selengkapnya

Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya

13 April 2017

Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya

Hingga saat ini, telah dilakukan secara bersama-sama 23 kegiatan
pendistribusian uang Rupiah ke daerah terluar dan terpencil di
wilayah NKRI.

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan Verifikasi 111 Pulau Terluar Indonesia  

3 Februari 2017

Kementerian Kelautan Verifikasi 111 Pulau Terluar Indonesia  

KKP memiliki sejumlah program prioritas pada 2017, salah satunya melakukan verifikasi, pendataan, hingga sertifikasi atas 111 pulau terluar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Diminta Batasi Pengelolaan Pulau ke Swasta  

20 Januari 2017

Pemerintah Diminta Batasi Pengelolaan Pulau ke Swasta  

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan negara perlu segera membatasi pengelolaan pulau-pulau kecil dari tangan swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

17 Januari 2017

Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

Penguasaan pulau oleh perusahaan atau perseorangan maksimal 70 persen. Sisanya dikuasai oleh negara.

Baca Selengkapnya

Menteri Tjahjo Minta Penyewaan Pulau oleh Asing Ditinjau  

12 Januari 2017

Menteri Tjahjo Minta Penyewaan Pulau oleh Asing Ditinjau  

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah
meninjau ulang kontrak penyewaan pulau oleh pihak asing.

Baca Selengkapnya

Menteri Agraria: Orang Asing Boleh Kelola Pulau, Asal...

11 Januari 2017

Menteri Agraria: Orang Asing Boleh Kelola Pulau, Asal...

Nantinya, ujar Sofyan, akan terdapat mekanisme apabila terdapat pihak yang ingin mengelola pulau-pulau itu.

Baca Selengkapnya