TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Pungli) yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo akan fokus pada dua hal, yakni penyelundupan dan mafia peradilan.
Pramono berujar, tujuan utama Satgas Pungli adalah menekan biaya produksi. Selama ini, ucap dia, masyarakat atau pelaku ekonomi mengeluarkan biaya tinggi akibat adanya pungutan liar. "Ini jadi gerakan nasional dan dikoordinasikan langsung oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," tutur Pramono di kantornya, Rabu, 19 Oktober 2016.
Menurut Pramono, nantinya Satgas Pungli akan diatur dalam peraturan presiden. Peraturan itu, ucap dia, akan segera diteken Jokowi. "Mengenai siapa dan bagaimana kerjanya nanti akan disampaikan," katanya.
Presiden, ujar dia, sudah memberikan instruksi kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan agar pemberantasan pungutan liar juga menyasar Kejaksaan Agung dan kepolisian. "Presiden sungguh-sungguh dengan tim ini," tutur Pramono.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini yakin pemerintah tidak akan mengabaikan paket kebijakan hukum dengan hadirnya Satgas Pungli. Menurut Pramono, cakupan paket hukum lebih luas dan pemerintah ingin reformasi hukum bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
