TEMPO.CO, Solo - Presiden Joko Widodo kembali mengancam akan menindak tegas praktek pungutan liar dalam pemerintahannya. Dia berjanji akan menindaklanjuti semua aduan masyarakat terkait dengan pungli.
"Pungli bukan hanya masalah nominal," kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis Nasional 2016 di Lapangan Kottabarat, Solo, Minggu, 16 Oktober 2016. Menurut dia, praktek pungli sangat meresahkan meski terkadang nominalnya tidak terlalu besar.
Menurut Jokowi, pemerintah telah mempercayakan urusan pungli hingga korupsi bernilai besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sedangkan yang kecil-kecil jadi urusan saya," ujarnya.
Jokowi mengaku mendapat banyak komentar negatif saat memberikan perhatian khusus dalam kasus operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Sebab, nominal uang yang ditemukan dalam operasi tersebut tidak terlalu besar. "Yang lebih kecil pun akan saya urusi," tuturnya.
Selama ini Jokowi banyak mendapat aduan tentang praktek pungli di berbagai instansi. Menurut dia, terkadang nilainya hanya puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. "Tapi terjadi dari Sabang sampai Merauke," katanya.
Dia menyebutkan aparatur negara memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. "Adanya pungli menjengkelkan masyarakat," ucapnya.
