12 Anggota DPD Diajukan sebagai Pengganti Irman Gusman  

Reporter

Senin, 10 Oktober 2016 22:19 WIB

Tersangka yang juga Ketua DPD RI non aktif, Irman Gusman memasuki mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 4 Oktober 2016. Irman Gusman diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota gula impor di Sumatera Barat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil kesepakatan konsolidasi Indonesia Bagian Barat menyepakati 12 nama untuk diajukan sebagai pengganti Irman Gusman memimpin Dewan Perwakilan Daerah. Nama-nama ini menurut pimpinan rapat, Fachrul Razi, akan dibawa pada rapat paripurna pemilihan Ketua DPD, Selasa, 11 Oktober 2016.

"Jadi kesimpulannya tetap secara musyawarah, ada 12 bakal calon yang akan kami naikkan ke paripurna besok," kata Fachrul Razi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2016.

Dua belas calon tersebut akan mengisi formulir yang menyatakan keikutsertaannya. Dalam rapat paripurna, para calon juga akan memaparkan visi dan misinya.

Keputusan mengganti Irman dilakukan menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 September 2016 lalu. Irman ditangkap terkait dengan kasus aliran gula.

Putusan penghentian Irman ditetapkan dalam rapat pleno Badan Kehormatan DPD. Keputusan ini baru disahkan pada sidang paripurna luar biasa Rabu, 5 Oktober 2016. Hasil panitia musyawarah menetapkan rapat paripurna pengganti Irman ditetapkan pada Selasa pukul 14.00 WIB.

Irman merupakan anggota DPD dari Indonesia Bagian Barat. Dengan ditetapkannya Irman sebagai tersangka kasus korupsi maka pengganti Irman akan digantikan oleh calon dari Indonesia Bagian Barat.

Tata cara pemilihan bakal dilakukan melaui sistem voting dan musyawarah. Menurut Fachrul, pada tata tertib lama, untuk maju sebagai calon membutuhkan minimal lima dukungan. Namun untuk proses pemilihan, tata tertib tersebut masih akan dibicarakan lagi.

Berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh 20 dari 39 anggota Indonesia Bagian Barat, nama-nama yang akan diajukan ialah M. Syukur (Jambi), Hardi Slamet Hut (Kepulauan Riau), Intsiawati Ayus (Riau), Darmayanti Lubis (Sumatera Utara), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Hudarni Rani (Bangka Belitung), Nofi Chandra (Sumatera Barat), Parlindungan Purba (Sumatera Utara), Andi Surya (Lampung), Asmawati (Sumatera Selatan), Fachrul Rozi (Aceh), dan Abdul Gafar Usman (Kepulauan Riau).

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

4 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

21 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya