TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, Istana Kepresidenan telah menentukan calon Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang baru untuk menggantikan Muhammad Yusuf. Keputusan ini tinggal menunggu waktu untuk disampaikan kepada publik.
"Sudah, sudah ada," ujar Pratikno ketika dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 7 Oktober 2016.
Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua PPATK akan berakhir pada 26 Oktober mendatang. Pemilihan pimpinan PPATK menjadi hak istimewa Presiden Joko Widodo. Pratikno melanjutkan, dia belum bisa mengungkapkan siapa calon ketua yang baru itu. Sebab, keputusan Presiden belum dikeluarkan.
Meski begitu, kata Pratikno, dia bisa menyebutkan kriteria pimpinan PPATK yang menjadi acuan Presiden. Kriterianya adalah akuntabel, berintegritas, mampu menjaga data dengan sebaik mungkin, serta mematuhi undang-undang dalam menggunakan data sensitif.
"Pemerintah berkepentingan (dengan Ketua PPTAK) dalam banyak hal. Mencari yang berintegritas tinggi jadi hal utama," ucapnya.
ISTMAN MP
Berita terkait
3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya
12 hari lalu
Data PPATK menunjukkan sekitar 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online. Berikut modus, kategori, dan jerat pasal hukum di KUHP dan UU ITE.
Baca SelengkapnyaPrabowo Dilaporkan ke Ombudsman, Apa Tugas dan Fungsi Lembaga Negara Ini?
13 Februari 2024
Pasca-munculnya dugaan maladministrasi yang dilakukan menteri pertahanan Prabowo, laporan terhadap Ombudsman pun muncul. Ini profil Ombudsman.
Baca SelengkapnyaBesok Groundbreaking Keempat IKN: 2 Proyek BUMN, 4 Swasta, 4 Lembaga Negara
16 Januari 2024
Groundbreaking pertama IKN di tahun ini digelar pada 17 Januari dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaLembaga Negara Kerap Jadi Sasaran Peretasan, Ini Kata Pakar Keamanan Siber
9 Januari 2024
Peretasan atau serangan siber yang menyasar lembaga negara atau pemerintahan memang kerap terjadi.
Baca SelengkapnyaKepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
19 Desember 2023
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebut adanya dugaan aliran dana kampanye ilegal. Ini sejarah lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Baca SelengkapnyaPPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
19 Desember 2023
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal dan penyalahgunaan BPR.
Baca SelengkapnyaSeluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia
16 Juli 2023
PPATK memiliki fungsi utama yakni untuk melakukan koordinasi pelaksanaan upaya untuk mencegah maupun memberantas TPPU di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang
15 Juli 2023
PPATK bekerja dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaTak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun
12 April 2023
Sri Mulyani memberikan hukuman disiplin terhadap 193 ASN Kemenkeu yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun periode 2009-2023.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu
31 Maret 2023
Wamenkeu Suahasil Nazara merespons kasus dugaan pencucian uang di Ditjen Bea Cukai yang berkaitan dengan emas batangan.
Baca Selengkapnya