TEMPO Interaktif, Jakarta:Menjadi istri pejabat tinggi setingkat Menteri Keuangan belum tentu aman dari risiko kebijakan ekonomi pemerintah. Tengku Halimah Syafruddin Prawiranegara, 89 tahun, justru sebaliknya.Pada 1950 Ia terhenyak tepat saat menerima gaji suami yang tidak seberapa dan harus dipotong setengah. Ia bersama rakyat Indonesia turut merasakan tajamnya "gunting Syafruddin", kebijakan untuk memotong dua uang di atas Rp 5. Setengahnya dipinjamkan kepada negara yang saat itu sedang kesulitan dana. “Kok tidak bilang-bilang?” protesnya kepada suami seperti ditirukan anak keduanya, Salviyah Prawiranegara Yudanarso atau Vivi, 63 tahun. Namun Syafruddin menjawab: “Kalau bilang-bilang tidak rahasia dong." Kebijakan pemerintah yang ditandatangani oleh Syafruddin itu memang bersifat rahasia. Putri Tengku Raja Syehabuddin ini pun harus kas bon ke Kementerian Keuangan untuk menghidupi 8 anaknya. Utangnya terus bertambah dan baru dilunasi saat Syafruddin menjabat Presiden Direktur The Javasche Bank (Bank Indonesia) tahun 1951.Tujuh tahun menikmati enaknya hidup sebagai istri Gubernur BI dan tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 39 Menteng Jakarta Pusat, Halimah sempat mengumpulkan perhiasan. Namun, itu tak lama karena Syafruddin bersama rekan-rekannya dari partai Masyumi menentang Soekarno yang membubarkan Konstituante. Sebenarnya Syafruddin, ujar Vivi, tidak ikut menandatangani perjanjian Sungai Dareh sebagai simbol perlawanan Pasukan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)-Permesta. Namun, karena Syafruddin memiliki sikap “sama-sama menanggung risiko” jadilah Syafruddin dan keluarga turut mengalami hidup sebagai pemberontak.Halimah yang masih kemenakan Kesultanan Banten, harus hidup di Hutan Bukit Barisan selama 4 tahun. Hutan itu memanjang dari Sungai Dareh Sumatera Barat hingga Pinarik Tapanuli Utara Sumatera Selatan. Ia harus lari terbirit-birit saat melewati hutan pacet, atau gemetar ketakutan saat bertemu harimau dan safir, ditembaki rumahnya dan harus tinggal di sungai agar tak terlacak. Padahal ia bersama 3 anaknya dibebani emas total seberat 25 kilogram milik negara yang disimpan dalam kantong-kantong kecil sebagai ikat pinggang. "Uang itu sudah dikembalikan ke pemerintah melalui Jenderal TNI Abdul Haris Nasution," jelas Vivi.Wanita perkasa itu telah pergi pagi tadi, Selasa (1 Agustus 2006) tepat setelah azan subuh berkumandang. Mengikuti jejak suami yang wafat setelah azan maghrib. Halimah dikenang putra putrinya sebagai istri yang tidak pernah mengeluh dan sabar pun lembut hati. Ia tidak pernah memarahi Vivi yang tomboi dan selalu memanggil anaknya dengan panggilan, "Geulis (cantik), bageur (baik)..."Pun saat suami menolak pemberian Presiden Soekarno sebuah rumah di Jalan Diponegoro Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat dengan alasan tidak mau menerima sesuatu yang dibayar oleh pajak rakyat. Satu-satunya rumah peninggalan Syafruddin adalah rumah yang kini telah dibagikan kepada anak-anaknya, rumah di Gedung Hijau Raya Pondok Indah Jakarta Selatan di mana ia menutup mata. "Setiap saat melewati Jalan Diponegoro Nomor 39 (rumah yang saat ini ditinggali Gubernur BI), Ibu selalu bilang, rumah siapa ini besar sekali. Padahal itu rumah yang dulu sempat ditinggali," Vivi mengenang.Tak heran jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan diri bertakziyah bersama Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Presiden datang membawa janji pengakuan Syafruddin sebagai salah satu Presiden Republik Indonesia. Meski Syafruddin hanya memegang jabatan sebagai kepala pemerintahan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, namun Syafruddin mendapat mandat sah dari Presiden Soekarto dan Wakil Mohamad Hatta berdasarkan UUD 1945. Pemerintahan yang hanya berkuasa 1949-1950 di Bukit Tinggi itu secara fakta sejarah turut menyelamatkan eksistensi Bangsa Indonesia meski sempat dicaci Belanda sebagai pemerintahan dalam rimba. "Rasanya saya turut berdosa jika tidak menempatkan Bapak Syafruddin Prawiranegara sesuai tempatnya yang layak (sebagai Presiden)," ucap Presiden SBY. Presiden bersama Mensesneg berjanji membentuk tim untuk menentukan kedudukan PDRI dan Syafruddin Prawiranegara. "Harusnya ada benang merahnya dong. Masa tidak diakui," ucap Aisyah Gani Prawiranegara, putri tertua Halimah-Syafruddin.Badriah, Tempo