Lima Daerah Dipastikan Diikuti Calon Tunggal  

Rabu, 5 Oktober 2016 17:24 WIB

Kendaraan Bro=imob disiapkan dalam simulasi konflik dan pengamanan pimpinan KPU untuk Pilkada serentak, di Gedung KPU, Jakarta, 17 September 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum memastikan dari 101 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah serentak 2017. Dari jumlah itu, ada lima daerah yang dipastikan hanya akan diikuti satu pasangan calon. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan saat ini penyelenggara pemilihan masih menggelar pendaftaran di Kabupaten Tambrauw.

“Tambrauw masih proses,” kata Ferry hari ini, Rabu, 5 Oktober 2016, ketika dihubungi Tempo.

Lima daerah yang dipastikan hanya diikuti calon tunggal adalah Kota Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Pati, Landak, dan Buton. Sebelumnya, KPU mencatat ada tujuh daerah yang terancam hanya diikuti satu pasangan calon.

Penyelenggara pemilu telah memperpanjang tahap pendaftaran hingga Kamis, 29 September 2016. Ferry mengatakan, setelah tahap pendaftaran diperpanjang, hanya di Kabupaten Kulon Progo ada calon yang kembali mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat. “Kulon Progo sudah ada satu pendaftar lagi,” ujarnya.

Simak: Pemerintah Diminta Buka Hasil Kajian Reklamasi Teluk Jakarta

Masih adanya calon tunggal dalam pilkada serentak pada 2017 disayangkan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus. Menurut dia, partai cenderung berkumpul pada satu pasangan calon yang berpotensi menang. “Pilkada bagi parpol hanya ajang perebutan kekuasaan semata. Karena itu, mereka sangat pragmatis,” tuturnya.

Padahal, selain memperpanjang masa pendaftaran, KPU memperlonggar aturan dengan reformulasi aturan partai politik bisa menarik dukungannya dan membuat koalisi baru untuk mengusung calon lain. Berdasarkan aturan biasa, partai politik tidak bisa mencabut dukungannya.

ANGGA SUKMAWIJAYA

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

58 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya