TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Supiadin Aries Saputra menolak anggota Tentara Nasional Indonesia kembali diberikan hak pilih dalam pemilihan umum. Menurut dia, hal itu berpotensi memecah belah soliditas TNI.
Supiadin menjelaskan, kalaupun ada rencana untuk memberikan kembali hak pilih bagi anggota TNI, maka perlu kajian yang mendalam dan komprehensif. "TNI itu alat negara yang harus netral," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2016.
Menurut Supiadin, anggota TNI sebagai kekuatan bersenjata akan berbahaya bila diberi hak pilih dalam pemilu. "Keberpihakan pasti ada," ujar politikus Partai NasDem itu, seraya mengatakan dalam waktu 5 hingga 10 tahun lagi belum saatnya anggota TNI ikut memilih dalam pemilu.
Dia berpendapat hak pilih TNI dapat diberikan bila demokrasi Indonesia sudah matang. Sedangkan saat ini dia merasa TNI masih rentan ditarik-tarik demi kepentingan politik. Hal ini berpotensi membuat anggota TNI tidak lagi solid. "Pasca reformasi, kan berupaya membangun soliditas TNI," ujar mantan Panglima Kodam Iskandar Muda itu.
Supiadin mengatakan, daripada diberikan hak pilih, dia menyarankan agar anggota TNI diberikan hak dipilih. Menurut dia, prajurit yang hendak maju dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden tidak perlu berhenti sebagai anggota TNI. "DPR dan kepala daerah inkumben tidak harus mundur. Masa TNI harus berhenti. Kan gak adil," tuturnya.
Ide kembalinya hak pilih anggota TNI dilontarkan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dalam salah satu acara di televisi swasta tadi malam, ia berharap suatu saat nanti TNI memiliki hak politik yang sama dengan warga sipil. Meski tidak dalam waktu dekat, Gatot memperkirakan kesamaan hak itu akan terjadi dalam sepuluh tahun mendatang.
