TEMPO.CO, Surabaya - Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur meminta pemerintah menangani serius kasus penipuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sebab, menurut Khatib Syuriah PWNU Jawa Timur Syafrudin Syarif, pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng tersebut telah menyalahgunakan ajaran agama untuk menipu masyarakat.
"Hendaknya memang pemerintah menangani serius kasus ini. Karena Taat Pribadi selaku pimpinan padepokan telah melakukan penipuan dan memanipulasi masyarakat baik dari sisi keyakinan agama maupun dari sisi ekonomi yang begitu besar jumlahnya," kata Syarif kepada wartawan di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu, 1 Oktober 2016.
Menurut Syarif, apa yang sudah dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi bukanlah penyimpangan agama melainkan penyalahgunaan agama. "Karena memang dia tidak mengerti tentang agama dan tidak pernah memberi pengajian. Dia hanya mengelabui pengikutnya dengan mengundang orang untuk berceramah."
Syarif mengaku sejak 2014 pihaknya diminta ulama setempat untuk mengeluarkan fatwa terhadap Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Namun, Syarif meminta bersabar sembari mencari cela padepokan. Sebab dengan pengikut ribuan orang dan sumber dana yang sangat besar harus berhati-hati.
Dengan terungkapnya kasus penipuan dan penggandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng, Syarif meminta pemerintah menutup padepokan. Dia mengimbau kepada para pengikutnya sadar dan kembali kepada ulama dan kiai yang sebenarnya. "Dimas Kanjeng bukan kiai dan padepokannya juga bukan pesantren."
Dia pun berharap Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Probolinggo, Majelis Ulama Indonesia, serta organisasi Islam di Probolinggo membantu pemerintah merehabilitasi dan memberikan arahan kepada pengikut Dimas Kanjeng. Terutama mereka yang masih setia tinggal di Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo.
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
16 hari lalu
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.
