Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 19 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan politik uang merupakan sumber malapetaka bagi kepala daerah di kemudian hari. Untuk itu, kementeriannya mendorong semua calon kepala daerah dalam pemilihan langsung tidak melakukan itu.
"Yang penting adalah bagaimana menjaga jangan sampai ada politik uang," ucap Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 26 September 2016. Ia berharap pilkada serentak bisa menjadi model untuk pemilihan langsung legislatif dan pemilihan langsung presiden lebih demokratis.
Tak hanya soal politik uang, Menteri Tjahjo juga mengingatkan pentingnya netralitas, termasuk di kalangan Tentara Nasional Indonesia dan pegawai negeri sipil. Pemerintah, ujar Tjahjo, akan berupaya menjaga netralitas para pegawai negeri sipil dalam pilkada nanti.
Berkaca pada pilkada serentak Desember 2015, Tjahjo menuturkan hanya ada satu-dua kasus PNS yang terlibat dalam pilkada. Namun, dari laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saat ini setidaknya sudah ada delapan PNS yang terlibat dalam pilkada. "Netralitas TNI sudah ditegaskan oleh Panglima TNI," kata Tjahjo.
Di sisi lain, dalam hal keamanan, Tjahjo mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan Badan Intelijen Negara. Pemerintah tidak bisa menentukan daerah mana yang disebut-sebut rawan dalam pilkada nanti. Ia berkeyakinan bahwa masyarakat sudah cukup cerdas dalam memilih calon pemimpin yang diharapkan.
"Sulit mengatakan rawan. Kalau saya sebut, misalkan Jakarta, masyarakatnya cerdas. Kalau enggak cocok dengan calon, dia (pemilih) bisa enggak milih," ucapnya. Meski demikian, ia optimistis pelaksanaan pilkada di 101 daerah pada Februari 2017 akan berjalan aman.
