Massa Bakar Kantor DPRD Gowa, Apa Penyebabnya?  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 26 September 2016 15:31 WIB

Gedung DPRD Gowa dibakar pengunjuk rasa menyusul kisruh antara Pemerintah Gowa dan Kerajaan Gowa, Senin, 26 September 2016. (Tempo/Fahmi Ali)

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan massa dari Keluarga Kerajaan Gowa di depan gedung DPRD Kabupaten Gowa berujung kisruh. Massa akhirnya membakar kantor parlemen itu karena tidak ditemui oleh legislator untuk menerima aspirasi.

"Kami kecewa karena tuntutan ini sudah sepekan kami suarakan tapi tidak mendapat respons," kata koordinator aksi Muhammad Ridwan, Senin 26 September 2016.

Ridwan mengatakan pihaknya menuntut agar Perda Nomor 5 tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Daerah dicabut.Perda tersebut dinilai tidak sejalan dengan aturan-aturan kerajaan Gowa karena mengangkat Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo sebagai ketua lembaga adat.

Juru bicara Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengatakan emosi massa tidak terkendali karena tidak ada legislator yang menemui pengunjuk rasa. Menurut dia, massa awalnya melakukan perusakan dan selanjutnya membakar ruang paripurna.

Baca:
Habiburokhman Cs Minta KPUD Publikasikan Tes Kejiwaan Calon
Mengejutkan, Gadis Ini Berkedip Setelah 300 Tahun Kematiannya
Agus Menjawab Dugaan Cedera Punggung dan Karier Militernya

Menurut Barung, pihaknya tidak mengatisipasi potensi kericuhan yang dilakukan pengunjukrasa. Alasannya, tidak ada laporan dan pemberitahuan sebelumnya terkait aksi tersebut.

Sejumlah saksi yang ditemui Tempo di lokasi kejadian menyebutkan massa yang berjumlah sekitar 200 orang langsung merangsek masuk ke halaman kantor DPRD. "Mereka langsung merusak pintu kaca dan jendela kantor," ujar salah seorang warga bernama Idrus.

Beberapa saat kemudian, kepulan asap langsung terlihat dari dalam ruang tengah kantor di lantai satu. Beberapa kali warga yang menyaksikan insiden itu mendengar suara ledakan dari dalam gedung."Api cepat sekali merambat ke lantai dua," ujar Idrus.

Hingga sore ini, asap masih mengepul dari dalam kantor DPRD. Puluhan mobil pemadam kebakaran sudah dua jam berusaha memadamkan api.

Sejumlah ruangan yang terbakar di antaranya ruang sidang paripurna, ruang fraksi, ruang komisi, dan ruang ketua serta wakil ketua DPRD. Polisi juga telah memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan.

ABDUL RAHMAN









Advertising
Advertising

Berita terkait

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

8 hari lalu

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.

Baca Selengkapnya

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

34 hari lalu

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.

Baca Selengkapnya

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

36 hari lalu

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

38 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

39 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

43 hari lalu

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

43 hari lalu

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

43 hari lalu

Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

44 hari lalu

Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

44 hari lalu

Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.

Baca Selengkapnya